ANKARA

Kelompok Hamas Palestina pada Senin menyambut baik hasil pertemuan komite menteri Arab-Islam, dan mendesak lebih banyak tekanan pada Israel untuk mengakhiri perang genosida di Gaza dan berkomitmen pada perjanjian gencatan senjata.

Menyusul pertemuan di Kairo dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Kaja Kallas, Komite Menteri Arab-Islam pada Minggu menyatakan “kekhawatiran mendalam” atas gagalnya gencatan senjata di Jalur Gaza.

Dalam sebuah pernyataan, Hamas menyerukan agar sikap yang dideklarasikan selama pertemuan tersebut diterjemahkan menjadi "langkah-langkah praktis dan tekanan politik nyata terhadap pendudukan Zionis (Israel) untuk mengakhiri agresinya."

Hamas juga menyerukan upaya untuk memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan dan kebutuhan pokok ke Gaza, karena Israel terus memblokir masuknya bantuan dan barang-barang penting, yang mendorong warga Palestina di Gaza ke ambang kelaparan.

"Kami menegaskan dukungan kami terhadap setiap upaya serius Arab dan Islam untuk membangun kembali Gaza, dan kami menghargai upaya bersama dalam menyajikan rencana Arab yang jelas untuk pemulihan dan pembangunan kembali," kata kelompok perlawanan Palestina tersebut.

Pertemuan komite menteri hari Minggu, yang dihadiri oleh menteri luar negeri dari Yordania, Palestina, Qatar, Mesir, Turki, Indonesia, dan Bahrain, dan menteri negara UEA, bersama dengan sekretaris jenderal Liga Arab dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menggarisbawahi urgensi menangani perkembangan terbaru di wilayah Palestina yang diduduki.

Para peserta menyesalkan "penargetan warga sipil dan infrastruktur sipil," dan mendesak "segera kembali ke implementasi penuh perjanjian gencatan senjata, termasuk pembebasan sandera dan tahanan," kata pernyataan akhir komite menteri.

Tentara Israel telah melancarkan operasi udara mendadak di Gaza sejak Selasa, menewaskan lebih dari 700 warga Palestina, melukai lebih dari 1.000 lainnya, dan menghancurkan gencatan senjata dan perjanjian pertukaran tahanan yang berlaku pada bulan Januari.

Lebih dari 50.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 113.200 terluka dalam serangan brutal militer Israel di Gaza sejak Oktober 2023.

Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan November lalu untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.