LONDON

Inggris pada Selasa menyatakan kekhawatiran mendalam atas keputusan Israel untuk melarang badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), dan menekankan bahwa tidak ada organisasi yang dapat menggantikan pekerjaannya.

"Pandangan kami tetap bahwa hal itu tidak boleh diberlakukan, bahwa ada mandat yang sangat jelas bagi UNRWA, bahwa pekerjaannya mutlak diperlukan," Menteri Pembangunan Anneliese Dodds mengatakan kepada parlemen.

Pernyataannya muncul setelah Komite Pembangunan Internasional parlemen bertanya kepadanya tentang betapa khawatirnya dia atas kenyataan bahwa undang-undang untuk melarang UNRWA akan mulai berlaku dalam tiga minggu.

Pada Minggu lalu, UNRWA mengeluarkan peringatan mendesak tentang larangan yang akan datang, yang dapat melumpuhkan kemampuannya untuk memberikan layanan penting kepada jutaan pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur.

"Saya sangat prihatin. Sangat jelas bahwa tidak ada organisasi lain yang mampu menyalurkan bantuan dan layanan kepada masyarakat, tidak hanya di Gaza, tetapi tentu saja, di seluruh wilayah, seperti yang dilakukan UNRWA," kata Dodds.

Ia menegaskan bahwa ada mandat PBB bagi UNRWA untuk melaksanakan tugas yang telah dilakukannya selama beberapa dekade, dan menekankan bahwa larangan tersebut akan menyebabkan "penderitaan luar biasa" bagi masyarakat, bukan hanya di Gaza, tetapi di seluruh wilayah.

"Jadi kami sangat prihatin dengan situasi ini," kata dia.

Ketika ditanya oleh komite apakah dia yakin Israel menanggapi tekanan yang coba dia terapkan, Dodds mengatakan dia telah melakukan "percakapan yang sangat panjang" dengan orang-orang yang ditemuinya di Israel, dan menambahkan dia telah menjelaskan "dengan sangat jelas" posisi pemerintahnya mengenai hal ini.

Ketika ditanya apakah dia merasa Israel mendengarkannya tetapi juga tentang hal-hal lain yang terjadi di kawasan itu, Dodds menjawab: "Kita harus melihat perubahan itu. Kita harus melihat perubahan dalam hal pencabutan dukungan untuk UNRWA.”

"Kita harus melihat perubahan terkait hambatan akses bantuan. Dan tentu saja, hal itu sepenuhnya konsisten dengan posisi pemerintah bahwa harus ada gencatan senjata, pembebasan semua sandera, dan tentu saja, lonjakan bantuan ke Gaza yang dijanjikan."

Ditanya apakah Inggris telah merencanakan konsekuensi apa pun jika UNRWA tidak dapat beroperasi dalam tiga minggu, Dodds mengatakan mereka sudah sangat jelas tentang kemungkinan dampaknya.

"Kami telah memaparkan apa saja konsekuensinya jika ada pemenuhan suara Knesset seperti itu," ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.

Knesset atau parlemen Israel memberikan suara Oktober lalu untuk melarang operasi UNRWA di wilayah-wilayah di bawah kendali Israel, dengan mengutip tuduhan bahwa beberapa karyawan lembaga tersebut terlibat dalam serangan lintas perbatasan terhadap Israel oleh kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023, tuduhan yang dibantah oleh lembaga tersebut.

Jika diberlakukan, larangan tersebut akan menyebabkan penutupan kantor UNRWA dan pembekuan rekening keuangannya di Israel, yang secara efektif menghentikan operasinya.

Didirikan pada tahun 1949, UNRWA telah menjadi jalur kehidupan penting bagi para pengungsi Palestina, menyediakan layanan kepada hampir 5,9 juta orang di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan Lebanon.

Sejak Oktober 2023, kampanye militer Israel di Gaza telah mengakibatkan hampir 46.000 kematian, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera.

Pada bulan November tahun lalu, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas serangannya yang terus-menerus terhadap Gaza.