YERUSALEM

Jaksa Agung Israel Gali Baharav-Miara pada Kamis meminta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk mempertimbangkan kembali peran Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir karena dugaan campur tangan politiknya dalam operasi polisi, lapor harian Israel Haaretz.

Baharav-Miara mengatakan "kombinasi dari dugaan intervensi yang tidak pantas dalam operasi kepolisian dan ketergantungan petugas kepolisian pada menteri untuk promosi jabatan mereka melemahkan jaminan bahwa polisi akan bertindak berdasarkan loyalitas kepada masyarakat dan bukan kepada politisi."

Dia mengatakan dalam surat yang dikirim ke Netanyahu menyusul petisi ke Mahkamah Agung terhadap posisi Ben-Gvir bahwa insiden yang disajikan dalam petisi tersebut serta insiden yang mendahuluinya "menciptakan pola pelanggaran hukum yang langka, parah, dan berkelanjutan, pelanggaran tugas, dan kerugian terhadap prinsip-prinsip dasar pemerintahan, di samping politisasi pekerjaan polisi."

Jaksa Agung juga menekankan bahwa selama masa jabatannya, Ben-Gvir telah membuat pernyataan yang "dapat membuat hakim enggan melaksanakan tugas mereka, melemahkan putusan mereka di mata petugas polisi, mengintimidasi petugas penegak hukum dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dan mendelegitimasi penyelidikan pelanggaran polisi oleh Departemen Investigasi Internal Kepolisian, sehingga mengikis rasa hormat terhadap pekerjaannya di Kepolisian Israel."

Kantor Netanyahu belum menanggapi surat jaksa agung tersebut.

Namun, melalui platorm media X Ben-Gvir menggambarkan surat itu sebagai “upaya untuk menggulingkan Perdana Menteri dan para menteri karena posisi politik mereka.”

Ben-Gvir telah membuat pernyataan yang banyak dikritik, termasuk seruannya untuk legislasi yang akan mengizinkan eksekusi tahanan Palestina di penjara Israel serta advokasinya untuk memaksakan kedaulatan Israel atas permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.