ANKARA

Di tengah bentrokan yang sedang berlangsung antara pemerintah dan pasukan perlawanan, junta militer Myanmar mengumumkan darurat militer di 37 kota di seluruh negeri, lapor media lokal pada Jumat.

Junta militer pada Kamis memerintahkan untuk memberlakukan darurat militer di daerah-daerah di mana pertempuran antara Tentara Burma dan pasukan perlawanan telah meningkat, menurut media lokal Suara Demokratik Burma.

Wilayah Tanintharyi, lima daerah di Wilayah Bago, Kotapraja Ye di Negara Bagian Mon, kotapraja Kyainseikgyi dan Kawkareik di Negara Bagian Karen, empat kotapraja di Negara Bagian Karenni, lima kotapraja di Wilayah Magway, 10 kotapraja di Wilayah Sagaing, dan tujuh kotapraja di Negara Bagian Chin adalah beberapa di antaranya daerah baru yang diberlakukan darurat militer.

Perkembangan terbaru terjadi hanya sehari setelah junta militer memperpanjang keadaan darurat selama enam bulan lagi pada Rabu, mengutip situasi hukum dan ketertiban di negara tersebut.

Pada 1 Februari 2021, militer memberlakukan darurat militer di Wilayah Mandalay dan Yangon menyusul penggulingan pemerintahan Aung San Suu Kyi dalam kudeta militer setelah partainya Liga Nasional untuk Demokrasi memenangkan pemilihan nasional pada November 2020.

Namun, masyarakat memberikan penentangan yang kuat terhadap kudeta militer, dan tentara melancarkan tindakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa anti-kudeta yang menuntut pembebasan semua anggota parlemen terpilih dan dimulainya kembali parlemen.

Menurut laporan PBB baru-baru ini, setidaknya 2.890 orang tewas di tangan militer dan mereka yang bekerja dengan mereka, sementara 767 orang ditahan sejak militer mengambil alih kekuasaan.

Di bawah darurat militer, semua kekuasaan kehakiman dialihkan ke pemimpin kudeta militer Min Aung Hlaing dan para komandannya.

Hlaing mengatakan kepada Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional pada Rabu bahwa hanya 198 dari 330 kota di negara itu yang saat ini "stabil dan damai", menurut sebuah media.

Indonesia, ketua ASEAN saat ini, mengatakan akan mengirim seorang jenderal militer ke Myanmar untuk membahas berbagai isu dengan junta serta "menunjukkan" bagaimana negara mayoritas Muslim itu berhasil bertransisi ke demokrasi.

Myanmar belum pernah menghadiri pertemuan tingkat tinggi ASEAN sejak kudeta dua tahun lalu.