Kremlin: Prancis harus buktikan penangkapan CEO Telegram tak bermotif politik
Meski Rusia 'siap' membantu CEO Telegram Pavel Durov, namun situasinya menjadi rumit karena dia memegang kewarganegaraan Prancis, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov
![Kremlin: Prancis harus buktikan penangkapan CEO Telegram tak bermotif politik](https://cdnuploads.aa.com.tr/uploads/Contents/2024/08/28/thumbs_b_c_cb33666efa3f6f925c9b3cc2e21845a9.jpg?v=154845)
MOSKOW
Prancis harus memberikan bukti kuat untuk membuktikan bahwa penangkapan Pavel Durov, pendiri dan CEO aplikasi pesan terenkripsi Telegram, tidak "bermotif politik," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Selasa.
Peskov menggambarkan tuduhan otoritas Prancis sebagai "sangat serius" dalam jumpa pers di Moskow, sambil menekankan perlunya bukti yang sama substansialnya.
"Jika tidak, ini akan menjadi upaya langsung untuk membatasi kebebasan berkomunikasi dan, sejujurnya, tindakan intimidasi terhadap pimpinan perusahaan besar. Ini adalah jenis manuver politik yang dibantah (Presiden Prancis Emmanuel) Macron kemarin," kata dia.
Macron pada Senin mengklaim bahwa penahanan Durov disebabkan oleh penyelidikan yang sedang berlangsung dan tidak memiliki motif politik.
Peskov mengatakan meskipun Rusia siap membantu Durov, situasinya menjadi rumit karena fakta bahwa dia memegang kewarganegaraan Prancis.
"Kami berharap Tuan Durov memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pembelaan hukumnya," tambah dia.
Di tengah kekhawatiran bahwa komunikasi tokoh masyarakat Rusia dapat disadap oleh badan intelijen Barat jika Durov bekerja sama, juru bicara Kremlin menyarankan para pejabat untuk tidak menggunakan utusan apa pun untuk tujuan resmi.
"Tidak ada layanan messenger yang aman dari sudut pandang keamanan informasi, termasuk Telegram," ujar Peskov.
Terkait keputusan pemerintah Ukraina untuk melarang Gereja Ortodoks Ukraina di Patriarkat Moskow, Peskov mengutuk tindakan Kyiv sebagai "serangan terang-terangan" terhadap agama Kristen dan kebebasan beragama.”
Dia mencatat bahwa Rusia memandang undang-undang yang melegitimasi larangan tersebut sebagai "sama sekali tidak dapat diterima".
Website Anadolu Agency Memuat Ringkasan Berita-Berita yang Ditawarkan kepada Pelanggan melalui Sistem Penyiaran Berita AA (HAS). Mohon hubungi kami untuk memilih berlangganan.