Beyza Binnur Donmez
19 November 2026•Update: 19 November 2026
Mahkamah tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Kamis memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya dalam operasi militer pada 2017. Putusan ini menjadi yang pertama kalinya mahkamah tersebut menyatakan sebuah negara bertanggung jawab atas tindakan genosida.
Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida selama operasi militer di Negara Bagian Rakhine utara. Putusan tersebut disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan hakim mendukung dan enam hakim menolak.
Saat membacakan putusan, Ketua Mahkamah Internasional, Hakim Yuji Iwasawa, mengatakan Myanmar telah melakukan genosida terhadap kelompok Rohingya di Rakhine utara dan melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida.
"Mahkamah menyimpulkan bahwa pasukan keamanan Myanmar telah membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, serta melakukan tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak. Pasukan keamanan juga menyerang warga Rohingya yang berusaha melarikan diri secara massal ke Bangladesh," demikian bunyi putusan tersebut.
Para hakim menyatakan pasukan keamanan Myanmar telah melakukan tindakan yang dilarang dalam Konvensi Genosida dengan "niat untuk menghancurkan sebagian besar populasi Rohingya di Myanmar".
Mahkamah menyimpulkan bahwa skala dan metode kekerasan yang dilakukan melampaui kebutuhan militer serta mencerminkan adanya niat untuk memusnahkan sebagian besar kelompok Rohingya.
Dalam pemungutan suara terpisah dengan hasil yang sama, sembilan hakim berbanding enam, mahkamah juga menyatakan Myanmar telah melanggar kewajibannya untuk mencegah tindakan genosida yang dilakukan warga sipil bersama pasukan keamanan negara tersebut.
Selain itu, Myanmar dinilai gagal memenuhi kewajibannya untuk menghukum para pelaku genosida.
Mahkamah memerintahkan Myanmar mengambil "langkah-langkah segera dan efektif" untuk menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat serta memfasilitasi pemulangan warga Rohingya yang mengungsi secara aman, sukarela, dan bermartabat.
Myanmar juga diwajibkan memulihkan atau mengganti harta benda milik warga Rohingya yang hilang atau rusak. Negara tersebut harus menyediakan rehabilitasi fisik dan psikologis bagi para korban yang mengalami luka-luka.
Putusan itu juga mewajibkan Myanmar memberikan kompensasi kepada korban Rohingya atas kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui penggantian atau pengembalian hak atas harta benda mereka.
Mahkamah memberikan waktu dua tahun kepada Myanmar untuk melaporkan langkah-langkah pemulihan yang telah dilakukan. Sementara itu, mekanisme pemberian kompensasi akan ditentukan dalam proses persidangan lanjutan.