ISLAMABAD

Mantan Perdana Menteri Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar mengatakan bahwa pemerintahan "inklusif" di masa depan, di mana Taliban telah mengambil alih kekuasaan, akan mendapat dukungan dari semua kelompok etnis.

"Pemerintah seperti itu dapat menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut di Afghanistan dan mengarahkan negara yang dilanda perang itu keluar dari krisis saat ini," kata Hekmatyar dalam sebuah wawancara dengan kantor berita pemerintah Pakistan, Associated Press of Pakistan (APP), pada Minggu.

Dia berharap pembicaraan formal antara semua kelompok politik akan dimulai setelah penarikan penuh pasukan AS dan NATO dari Afghanistan, yang dijadwalkan pada 31 Agustus.

Selama akhir pekan, para pemimpin penting Taliban Afghanistan bertemu dengan mantan pemimpin Mujahidin di kediamannya di Kabul untuk pembicaraan tentang pemerintahan selanjutnya.

Sebelumnya, mereka juga bertemu dengan mantan Presiden Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah, tokoh perunding perdamaian utama dari pemerintah Afghanistan.

“Orang-orang Afghanistan telah lelah dengan konflik dan pertempuran yang panjang, ingin membawa perdamaian dan stabilitas ke negara yang dilanda perang dan secara kolektif bekerja untuk rekonstruksi dan kemajuannya,” kata Heklmatyar, menambahkan bahwa orang-orang Afghanistan bertekad untuk maju secara kolektif.

Setelah menguasai distrik-distrik administratif dan pusat-pusat provinsi, para pejuang Taliban memasuki ibu kota Afghanistan Kabul pada 15 Agustus dan merebut kekuasaan, mengambil alih negara itu untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun.

Pemerintah dengan cepat runtuh, di mana Presiden Ashraf Ghani dan pejabat penting lainnya melarikan diri ke tempat yang aman di luar negeri.

Sejauh ini, Taliban telah mengumumkan amnesti umum untuk pegawai negeri, mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan iklusifnya, dan berjanji bahwa tanah Afghanistan tidak akan digunakan untuk merugikan negara mana pun.