Oposisi Malaysia minta PM Muhyiddin Yassin mundur dengan hormat

JAKARTA

Aliansi oposisi Malaysia yang dikenal sebagai Pakatan Harapan meminta Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin mengundurkan diri dengan hormat usai United Malay National Organizations (UMNO menarik diri dari koalisi pemerintah.

“Muhyiddin Yassin perlu meletakkan jabatan secara terhormat karena telah kehilangan sokongan dan legitimasi sebagai Perdana Menteri,” ujar pernyataan bersama Majelis Presiden Pakatan Harapan, pada Kamis malam.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim, Presiden Partai Amanah Negara Mohamad Sabu, dan Partai Tindakan Demokratik Lim Guan Eng di Kuala Lumpur.

Majelis Presiden juga mengkritik pernyataan Jaksa Agung Malaysia yang menyatakan jabatan perdana menteri masih sah dipegang Muhyiddin.

"Kami mengingatkan jaksa agung bahwa Muhyiddin Yassin sendiri telah diangkat menjadi Perdana Menteri berdasarkan surat dari para pemimpin partai politik yang mendukungnya, termasuk Presiden UMNO, yang diserahkan kepada Yang di-Pertuan Agong pada 29 Februari 2020," kata Pakatan Harapan.

Mereka menyatakan ketika UMNO sebagai pemimpin partai terbesar menarik dukungan, maka perdana menteri telah kehilangan dukungan dasar partai dan selanjutnya kehilangan dukungan mayoritas anggota parlemen.

"Jelas jaksa agung lebih banyak bertindak sebagai politisi Perikatan Nasional (koalisi yang sekarang memerintah) daripada membela supremasi hukum,” ujar Pakatan Harapan.

Sebelumnya, Jaksa Agung Malaysia Idrus Harun menegaskan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin dan kabinetnya masih memegang kekuasaan eksekutif di bawah konstitusi.

Dia mengatakan menurut Pasal 43(2)(a) Konstitusi Federal, penentuan apakah seseorang memiliki kepercayaan mayoritas atau tidak, akan diputuskan oleh anggota parlemen, bukan berdasarkan pernyataan politikus atau partai.

Pakatan Harapan menyampaikan akan terus fokus pada penyelesaian masalah masyarakat, penanganan krisis Covid-19 dan program vaksinasi yang lebih cepat.

“Kita perlu lebih fokus menyelamatkan nyawa dan ekonomi rakyat di tengah memburuknya krisis Covid-19, daripada terus mempolitisasi posisi dan penghargaan,” tulis Pakatan Harapan.

Majelis Presiden juga menilai saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyelenggarakan pemilihan umum, pemilihan negara bagian, atau pemilihan sela mengingat masih tingginya kasus COVID-19 dan infrastruktur kesehatan masyarakat yang semakin tertekan.