Pada sidang umum PBB, Erdogan tekankan Dewan Keamanan PBB perlu direformasi

Burak Bir

ANKARA

Ada kebutuhan mendesak untuk melaksanakan "reformasi yang komprehensif dan bermakna" di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dimulai dengan restrukturisasi Dewan Keamanan PBB, kata presiden Turki pada Selasa.

“Jadi, kita sekali lagi telah melihat kebenaran tesis 'dunia lebih besar dari lima', yang telah saya dukung selama bertahun-tahun dari mimbar ini,” kata Recep Tayyip Erdogan di Sidang Umum PBB ke-75 melalui konferensi video.

“Kami telah melihat betapa tidak efektifnya mekanisme global yang ada selama krisis ini. Ini sangat benar sehingga butuh berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bagi Dewan Keamanan, badan pembuat keputusan paling mendasar di PBB untuk memasukkan pandemi ke dalam agendanya.”

Menekankan pentingnya meninjau mentalitas, institusi, dan aturan, untuk mencegah hilangnya reputasi organisasi internasional, Erdogan mengatakan bahwa nasib umat manusia tidak dapat diserahkan pada belas kasihan sejumlah negara.

“Kita harus menyediakan dewan dengan struktur dan fungsi yang lebih efektif, demokratis, transparan, dan terpercaya. Begitu juga dengan Sidang Umum yang harus kita perkuat, yang mencerminkan kesadaran bersama masyarakat internasional,” ujar Erdogan.

Menyinggung kebutuhan kerja sama global untuk masalah global seperti Covid-19, Presiden Turki mengatakan dunia harus berusaha menggunakan mekanisme kerja sama multilateral dengan cara yang paling efektif.

“Kami telah berada di garis depan dalam upaya memerangi pandemi di G20, Dewan Turki, MIKTA, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan platform lainnya,” sebut dia.

Erdogan pun menambahkan bahwa Turki telah memberikan bantuan medis ke 146 negara selama pandemi.

Vaksin virus korona

Presiden Turki mengatakan bahwa penyediaan peralatan medis dan obat-obatan serta pengembangan vaksin seharusnya tidak menjadi masalah persaingan.

“Tidak peduli di negara mana mereka diproduksi, vaksin yang akan dibuat siap pakai harus ditawarkan untuk kepentingan umum umat manusia,” tutur dia.

Erdogan mengatakan bahwa pandemi berdampak buruk pada dinamika konflik di seluruh dunia dan meningkatkan kerentanan.

“Kami menyesalkan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan global, yang juga kami dukung, belum membuahkan hasil yang konkret,” kata dia.

"Turki sedang mencari cara untuk menghilangkan ancaman terhadap negara dan kemanusiaan kami, dengan mengambil inisiatif apa pun jika diperlukan," lanjut dia.

Konflik Suriah

Di Suriah, kata Erdogan, negara yang dilanda perang saudara terus menjadi ancaman bagi keamanan dan stabilitas kawasannya.

"Sebagai negara yang melakukan pukulan pertama dan paling serius terhadap Daesh [ISIS] di kawasan itu, kami terus memerangi organisasi teroris PKK-YPG," sebut dia.

Dia juga mengatakan komunitas internasional tidak dapat menemukan "solusi permanen untuk masalah Suriah tanpa mengadopsi sikap berprinsip yang sama dan sikap tegas terhadap semua organisasi teroris."

“Ini harus menjadi prioritas bagi kita semua untuk menyelesaikan konflik di Suriah berdasarkan peta jalan yang disahkan dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

"Untuk tujuan ini, proses politik yang dimulai di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang juga dimiliki Suriah dan dipimpin Suriah, harus berhasil," kata Erdogan.

“Saat ini, negara-negara seperti Turki, yang menampung jumlah pengungsi tertinggi, menyelamatkan martabat seluruh umat manusia melalui pengorbanan mereka, namun, beberapa negara, termasuk beberapa negara Eropa, sayangnya, melanggar hak-hak pengungsi dan pencari suaka.”

Erdogan meminta PBB untuk mengambil sikap tegas terhadap pelanggaran yang merusak Konvensi Jenewa dan sistem hak asasi manusia internasional.

Upaya kudeta di Libya

"Serangan yang diluncurkan oleh komplotan kudeta di Libya tahun lalu untuk menggulingkan Pemerintah Kesepakatan Nasional yang sah hanya membawa rasa sakit dan kehancuran terhadap negara ini," tegas dia.

“Komunitas internasional tidak dapat memastikan bahwa komplotan kudeta dan pendukung mereka telah bertanggung jawab atas pembantaian, pelanggaran hak asasi manusia, dan terutama soal kuburan massal di Tarhuna,” tutur Erdogan.

Turki telah menjadi satu-satunya negara yang memberikan "tanggapan konkrit" dan memberikan dukungan kepada pemerintah sah Libya atas permintaan bantuan, kata presiden.

Erdogan juga menyatakan keyakinannya untuk "solusi politik permanen di Libya melalui dialog inklusif dan komprehensif yang dilakukan oleh Libya."

Di Yaman, lanjut Erdogan, sejarah tidak akan memaafkan mereka yang merusak kedaulatan, integritas politik dan teritorial Yaman, atau mengabaikan penderitaan yang terus berlanjut di negara itu.

Beralih ke Iran, dia menyuarakan dukungan untuk menyelesaikan masalah tentang program nuklir Iran sesuai "hukum internasional, melalui diplomasi dan dialog."

Dia juga mengulangi seruannya agar semua pihak mematuhi kewajiban mereka di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama, yang secara signifikan berkontribusi pada keamanan regional dan global.

Di Palestina, Erdogan mendesak pembentukan Negara Palestina yang merdeka, berdaulat, dan bersebelahan berdasarkan perbatasan 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

"Atas penolakan dokumen penyerahan, yang coba diberlakukan di Palestina dengan nama 'Kesepakatan Abad Ini,' Israel kali ini mempercepat upayanya untuk 'memiliki jalur dalam' dengan bantuan kolaboratornya," dia kata.

"Turki tidak akan mendukung rencana apa pun yang tidak disetujui oleh rakyat Palestina," tegas dia.

"Negara-negara yang telah menyatakan niatnya untuk membuka kedutaan besar di Yerusalem, yang melanggar resolusi PBB dan hukum internasional, hanya membuat konflik semakin rumit dengan tindakan mereka," tutur dia.

Mengenai konflik Kashmir, Erdogan mengatakan bahwa itu adalah kunci stabilitas dan perdamaian di Asia Selatan dan tetap menjadi "masalah yang membara".

"Langkah-langkah yang diambil menyusul penghapusan status khusus Jammu dan Kashmir yang dikelola India semakin memperumit masalah," seru Erdogan.

"Kami mendukung penyelesaian masalah ini melalui dialog, dalam kerangka resolusi PBB dan terutama sesuai dengan harapan rakyat Kashmir," tambah dia.

Erdogan usulkan konferensi regional tentang Mediterania Timur

Tentang ketegangan di Mediterania Timur, pemimpin Turki itu mengatakan bahwa ada negara-negara yang bertindak dengan pemahaman 'pemenang akan mengambil semuanya'.

"Langkah sia-sia untuk mengucilkan negara kami tidak memiliki peluang untuk berhasil," ujar dia.

"Kami tidak memiliki niat buruk tentang hak dan kepentingan sah orang lain, baik di Mediterania Timur maupun di wilayah lain mana pun," tegas Erdogan.

Erdogan menekankan Turki tidak bisa menutup mata atas pelanggaran hak-haknya dan Siprus Turki dan dia mengatakan adalah fakta bahwa kepentingan negaranya tengah diabaikan.

“Alasan masalah yang ada di kawasan saat ini adalah langkah sepihak yang diambil Yunani dan Siprus Yunani sejak 2003 dengan tuntutan yang maksimalis.

"Turki adalah negara yang terpaksa menanggung beban perkembangan negatif di Mediterania Timur," sebut dia.

Erdogan mengatakan bahwa prioritas Turki adalah menyelesaikan perselisihan dalam dialog yang tulus, berdasarkan hukum internasional dan dasar yang adil.

Dia mengulangi seruan Turki untuk membangun dialog dan kerja sama antara negara-negara pesisir di Mediterania Timur.

"Untuk tujuan ini, kami ingin mengusulkan diadakannya konferensi regional, yang dihadiri oleh Siprus Turki, di mana hak dan kepentingan semua negara di kawasan itu perlu dipertimbangkan," kata dia.

Satu-satunya hambatan untuk mendapatkan solusi adalah pendekatan tanpa kompromi, tidak adil, dan manja dari pihak Siprus Yunani.

"Mengabaikan perjanjian internasional, pihak Siprus Yunani bertujuan menjadikan Siprus Turki sebagai minoritas di tanah air mereka, atau bahkan mengeluarkan mereka dari pulau itu," tambah Erdogan.

“Sebagai negara penjamin, kami tidak pernah meninggalkan rakyat Siprus Turki, dan kami tidak akan meninggalkan mereka di masa depan. Solusi untuk masalah Siprus hanya mungkin dengan menerima fakta bahwa orang Siprus Turki adalah pemilik bersama pulau itu,” kata dia.

Erdogan berjanji Turki akan mendukung solusi apa pun yang secara permanen akan menjamin keamanan rakyat Siprus Turki dan hak sejarah dan politik mereka di pulau itu.

Perubahan iklim dan Islamofobia

Erdogan juga menekankan pentingnya bertindak bersama dalam mengatasi perubahan iklim.

“Kami melihat bagaimana campur tangan manusia dalam keseimbangan alam yang dapat menimbulkan kerugian yang besar,” ujar Presiden Turki.

“Turki dengan tulus mendukung upaya dalam hal ini dan memenuhi kewajibannya, meski kami memiliki tanggung jawab historis yang hampir dapat diabaikan pada saat ini,” tambah dia.

Presiden Turki juga menggarisbawahi "masalah yang mengancam kemanusiaan, tapi karena alasan tertentu dianggap enteng.

“Rasisme, xenofobia, Islamofobia, dan ujaran kebencian telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan,” jelas dia.

“Selama pandemi, tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang rentan, terutama migran dan pencari suaka, meningkat sementara xenofobia dan rasisme semakin meningkat,” ungkap dia.

"Umat Muslim paling terdampak pada kecenderungan berbahaya ini yang dipicu oleh prasangka dan ketidaktahuan," lanjut dia.

Erdgoan mengatakan mereka yang paling bertanggung jawab atas jalan berbahaya ini adalah politisi yang beralih ke retorika populis demi suara, dan segmen marginal yang melegitimasi ujaran kebencian dengan menyalahgunakan kebebasan berekspresi.

Presiden Turki itu meminta semua organisasi internasional untuk mengambil langkah konkret dalam memerangi perilaku tercela ini.

"Saya mengulangi seruan saya untuk tanggal 15 Maret, hari serangan teroris yang dilakukan di Selandia Baru terhadap Muslim, untuk dideklarasikan oleh PBB sebagai 'Hari Solidaritas Internasional Melawan Islamofobia’," tukas dia.