Hayati Nupus
13 Agustus 2019•Update: 14 Agustus 2019
Islamuddin Sajid
ISLAMABAD, Pakistan
Pakistan mengecam pengekangan kebebasan beragama Muslim oleh Pemerintah India di Kashmir yang dikelola India.
Lewat sebuah pernyataan pada Senin, Kementerian Luar Negeri Pakistan menuduh India membatasi kebebasan beragama jutaan Muslim Kashmir pada momentum penting Idul Adha.
“Pakistan mengecam India yang terus menerus melakukan perbuatan brutal di wilayah pendudukan Jammu & Kashmir, dan akibatnya pembatasan kebebasan beragama jutaan warga Kashmir saat perayaan penting Idul Adha,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Pakistan Mohammad Faisal.
Pembatasan dan pengekangan kebebasan beragama yang fundamental dari jutaan Muslim Kashmir ini merupakan pelanggaran serius terhadap hukum hak asasi manusia internasional yang berlaku, tambah Faisal.
Muslim di Pakistan dan Kashmir merayakan Idul Adha pada Senin.
Pakistan menuduh India bahwa Lembah Kashmir berubah menjadi penjara militer besar-besaran oleh New Delhi, dan mereka mencegah orang-orang Kashmir menggelar shalat Ied di Masjid Jama yang bersejarah di Srinagar.
“Blokade komunikasi [telepon rumah dan telepon seluler] dan layanan internet selama lebih dari sepekan juga membuat orang-orang Kashmir tak dapat menghubungi keluarga mereka dan orang-orang terkasih pada momentum perayaan ini,” keluh Faisal.
Langkah-langkah pembatasan ini sama dengan “hukuman kolektif” pada skala industri dan melanggar prinsip serta aturan HAM, juga hukum kemanusiaan, imbuh Faisal.
Pakistan mendesak komunitas internasional, termasuk PBB dan lembaga terkait lainnya, untuk meminta India bertanggung jawab atas kejahatan yang disengaja terhadap penganut agama, melanggar hukum internasional dan minimnya rasa hormat akan kepatutan manusia.
Namun otoritas India mengatakan bahwa shalat Ied terlaksana dengan damai di seluruh bagian Jammu & Kashmir dan polisi mengamankan perayaan itu.
Ketegangan semakin meningkat antara Islamabad dan New Delhi, dua rival lama, menyusul langkah India untuk mencabut status khusus Jammu dan Kashmir—yang memungkinkan warga Kashmir untuk memberlakukan hukum mereka dan mencegah orang luar menetap, juga memiliki tanah di wilayah tersebut.
Para pemimpin dan warga Kashmir khawatir langkah ini adalah upaya pemerintah India untuk mengubah demografi negara mayoritas Muslim itu, di mana beberapa kelompok berjuang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk penyatuan dengan negara tetangga Pakistan.
India dan Pakistan mengklaim menguasai sebagian wilayah Himalaya itu.
Sejak dipisahkan pada 1947, setidaknya kedua negara telah tiga kali berperang—pada 1948, 1965 dan 1971—dua di antaranya terjadi di Kashmir.
Menurut sejumlah organisasi HAM, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah tersebut sejak 1989.
