Pemerintah Libya minta PBB bentuk badan investigasi kriminal

Ali Semerci

TRIPOLI, Libya

Pemerintah Kesepakatan Nasional Libya (GNA) pada Rabu meminta Dewan Keamanan PBB mengirim komisi internasional untuk menyelidiki kejahatan yang dilakukan Khalifa Haftar.

Juru bicara GNA Muhenned Yunus mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa komisi tidak akan melakukan dialog atau bernegosiasi sebelum mengalahkan pasukan Haftar.

"Fayez al-Sarraj, ketua Dewan Presiden dan perdana menteri GNA - meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengirim komisi untuk menyelidiki dan membuktikan kejahatan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh pasukan militer pimpinan Khalifa Haftar," ujar Yunus .

"Sarraj belum meminta pengamat internasional dari PBB," tambah dia.

Sejak awal April, Komandan Khalifa Haftar, yang berafiliasi dengan pemerintah saingan yang berbasis di timur negara itu, meluncurkan operasi militer dengan tujuan untuk mengepung Tripoli, di mana Pemerintah Pusat Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui PBB berkantor pusat.

Setidaknya 254 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka akibat pertempuran yang sedang berlangsung di ibu kota Tripoli, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Senin.

Libya masih dilanda krisis kekerasan sejak 2011, ketika pemberontakan yang didukung NATO menyebabkan penggulingan dan terbunuhnya Presiden Muammar Khaddafi setelah empat dekade berkuasa.

Sejak itu, perpecahan politik Libya menghasilkan dua kursi kekuasaan saingan - satu di Al-Bayda dan satu lagi di Tripoli - bersama dengan sejumlah kelompok milisi bersenjata berat.