YERUSALEM

Pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyerukan agar Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengundurkan diri di tengah ketegangan atas pemecatan kepala badan keamanan dalam negeri negara itu.

"Jika hilangnya kepercayaan menjadi alasan pemecatan, maka orang pertama yang harus dipecat adalah Netanyahu. Negara Israel telah kehilangan kepercayaan padanya," kata Lapid kepada lembaga penyiaran publik KAN.

Pada Minggu, Netanyahu mengatakan bahwa dia berencana untuk memecat kepala badan keamanan internal Shin Bet, Ronen Bar, dengan alasan "kurangnya kepercayaan."

Ketegangan antara Netanyahu dan Shin Bet meningkat setelah lembaga itu melakukan investigasi internal atas serangan terhadap Israel pada 7 Oktober 2023 oleh kelompok Palestina Hamas.

Netanyahu menolak temuan laporan itu, dengan mengatakan bahwa laporan itu gagal menjawab pertanyaan-pertanyaan utama.

Lapid mengatakan alasan sebenarnya di balik pemecatan itu adalah penyelidikan Shin Bet terhadap karyawan kantor Netanyahu atas berbagai tuduhan.

"Begitu Shin Bet mulai menyelidiki kantornya, Netanyahu memutuskan untuk memecat Ronen Bar dalam tindakan yang terburu-buru, gegabah, dan jelas bertentangan,” kata dia.

Pemerintah Israel akan meninjau langkah perdana menteri untuk memecat kepala Shin Bet pada hari Rabu.

Menurut Saluran 12 Israel, penasihat hukum pemerintah Israel Gali Baharav-Miara meminta bertemu dengan Netanyahu untuk membahas pemecatan tersebut, yang dapat memicu keresahan politik baru dan protes dalam kalangan keamanan dan politik.

Sejak membentuk pemerintahan sayap kanannya pada Desember 2022, Netanyahu telah menghadapi kritik tajam atas reformasi peradilan.

Di dalam negeri, dia mengabaikan tuntutan oposisi untuk pemilihan umum lebih awal.

Pada November, Pengadilan Kriminal Internasional mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya Yoav Gallant atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza, tempat lebih dari 48.500 orang tewas dalam serangan brutal sejak Oktober 2023.

Israel juga menghadapi kasus genosida di Mahkamah Internasional atas perangnya di daerah kantong tersebut.