ISTANBUL

Dalam pidatonya di hadapan DPR Amerika Serikat (AS), Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha menutupi pembantaian yang telah terjadi di hadapan dunia selama sembilan bulan dengan mengatakan bahwa “hampir tidak ada warga sipil yang terbunuh” di kota Rafah, Jalur Gaza, tempat hampir 40.000 orang tewas dalam serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Dalam pidatonya, Netanyahu berusaha menutupi pembunuhan massal yang terjadi di sana meski Israel telah membunuh 39.145 warga Palestina dan melukai 90.257 orang dalam serangan militer di Jalur Gaza sejak 7 Oktober.

Bertentangan dengan pernyataan Netanyahu, hampir 40.000 warga Palestina, termasuk setidaknya 16.172 anak-anak dan 10.798 wanita, telah tewas dalam serangan Israel sejauh ini.

Tidak hanya warga sipil Palestina, tetapi juga ratusan pekerja kemanusiaan, termasuk banyak warga Barat, telah tewas akibat serangan Israel di Jalur Gaza.

Rumah sakit dan bangunan lembaga-lembaga pendidikan yang dijadikan tempat pengungsi Palestina berlindung hancur akibat serangan, selain itu juga terjadi kehancuran infrastruktur sipil di setiap tempat.

Direktur eksekutif Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) Catherine Russell mengklaim bahwa Israel membunuh sedikitnya 278 pekerja bantuan, “ini adalah jumlah yang memecahkan rekor. Pekerja bantuan lainnya terancam atau dicegat untuk melaksanakan tugas mereka.”

Netanyahu mengatakan “hampir tidak ada warga sipil yang meninggal dunia” di daerah selatan Rafah, tempat warga sipil yang melarikan diri dari serangan Israel berlindung.

Tentara Israel berkali-kali melancarkan serangan dan melakukan pembantaian massal ke daerah tersebut.

Namun, serangan besar yang ingin dilancarkan Netanyahu terhadap Rafah terbatas karena reaksi internasional dan kekhawatiran Presiden AS Joe Biden, yang sebelumnya akan menjadi calon presiden dalam pemilu mendatang.

Meski demikian, tentara Israel melancarkan serangan darat di kota Rafah pada 7 Mei dan menduduki gerbang perbatasan Rafah, lalu menutup perbatasan tersebut.

Pembantaian 35 warga Palestina dalam 24 jam pertama setelah dimulainya serangan Israel di Rafah jelas menunjukkan besarnya pembantaian yang dialami warga Palestina di Rafah, yang berulang kali harus berpindah tempat karena tentara Israel terus memerintahkan warga sipil untuk mengevakuasi tempat yang akan mereka serang.

Sekali lagi, menurut data pada 28 Mei di kota Rafah, tentara Israel mengklaim sebagai tempat yang “aman”, namun 72 warga Palestina tewas dalam serangan yang menargetkan tenda-tenda pengungsi Palestina dalam waktu 48 jam.

Terlepas dari reaksi internasional, tidak ada satu hari pun di mana ratusan ribu warga Palestina terpaksa mengungsi, termasuk anak-anak dan perempuan, dan tidak ada satu hari pun tanpa terbunuhnya warga sipil dalam serangan di Rafah.

Meski Israel menghalangi bantuan masuk ke Gaza, sehingga menyebabkan orang kelaparan dan kehausan, Netanyahu mengklaim bahwa “setiap orang diperbolehkan memasukkan 3.000 kotak makanan ke Gaza dan Hamas mencuri bantuan tersebut.”

Namun, pernyataan dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) dan Program Pangan Dunia (WFP) bahwa lebih dari satu juta orang, setengah dari populasi Gaza, akan menghadapi kelaparan dan kematian jika lebih banyak bantuan tidak disalurkan, membantah pernyataan Netanyahu.

Faktanya, menurut Unicef, 9 dari 10 anak di Gaza menderita kekurangan pangan yang parah.

Pernyataan terbaru PBB pada 11 Juli menyatakan bahwa sekitar setengah juta orang di Gaza menghadapi kelaparan yang “bencana”.

Akibat serangan selama sembilan bulan di Jalur Gaza, 100.000 warga Palestina terus-menerus mengungsi, menjalani kehidupan yang keras di tenda-tenda, dan akses terhadap makanan sangat terbatas.

Sementara laporan media dan internasional menyampaikan bahwa Israel telah memblokir masuknya bantuan ke Gaza sejak awal serangan, masuknya bantuan juga ditangguhkan setelah Angkatan Darat Israel menyerang dan menduduki perbatasan Gaza.

Pada 15 Juni, UNRWA mengumumkan bahwa 50.000 anak memerlukan perawatan segera karena kekurangan gizi di Gaza, di mana Israel telah mencegah masuknya bantuan kemanusiaan.

Dalam pidatonya, Netanyahu menggambarkan orang-orang yang berdemonstrasi di depan gedung Kongres sebagai “orang bodoh yang berguna bagi Iran” dan mengklaim bahwa mereka yang memprotes dirinya “dibiayai oleh Iran.”

Namun, di sisi lain demonstrasi besar-besaran menentang pemerintahan Netanyahu guna mendukung keluarga tahanan Israel di Gaza rutin diadakan di Israel, dan jumlah orang yang berpartisipasi dalam protes anti-pemerintah ini melebihi 100.000 orang.

Selama berbulan-bulan, demonstrasi terjadi hampir setiap minggu di banyak kota, terutama di ibu kota Tel Aviv.

Para pemimpin oposisi dan keluarga tahanan juga menghadiri demonstrasi tersebut. Bahkan pengunjuk rasa sempat menyerang gedung Parlemen di Yerusalem Barat.

Banyak demonstrasi digelar di seluruh dunia yang menyerukan diakhirinya pembantaian di Gaza, termasuk di Washington dan banyak ibu kota lainnya. Ratusan ribu orang yang turun ke jalan untuk bereaksi terhadap pembantaian tersebut mendapatkan hinaan dari Netanyahu.

Sangat mengejutkan bahwa, dalam pidatonya yang berlangsung selama satu jam, Netanyahu tidak menyebutkan satu pun perundingan gencatan senjata tidak langsung antara Hamas dan Israel, yang telah berlangsung selama berbulan-bulan.

Media Israel melaporkan bahwa Netanyahu tidak menginginkan gencatan senjata demi “kelangsungan hidup politiknya,” tetapi karena tekanan dari Biden, dia menunda proses tersebut alih-alih menyelesaikannya.

Meski Netanyahu mengklaim bahwa “sebagian besar warga Amerika mendukung Israel,” jajak pendapat menunjukkan sebaliknya.

Dalam jajak pendapat terbaru yang dilakukan pada 10 Juli oleh perusahaan riset Gallup yang berbasis di AS, disebutkan bahwa 48 persen warga Amerika menentang serangan Israel di Gaza, sementara jumlah mereka yang mendukung serangan tetap di angka 42 persen.

Dalam jajak pendapat Gallup yang menanyakan pendapat orang Amerika mengenai serangan Israel di Gaza antara tanggal 1 dan 20 Maret, 55 persen responden tidak menyetujui serangan Israel.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan Associated Press (AP) bersama NORC Public Affairs Center dan dipublikasikan pada 4 Maret, 67 persen responden menyatakan tidak menyetujui kebijakan Biden terkait pendudukan Israel di Gaza.

Netanyahu juga berpendapat bahwa ICC sedang mencoba untuk "memborgol" serangan Israel di Gaza dan "Amerika Serikat adalah yang berikutnya" terkait dengan kepala jaksa Pengadilan Kriminal Internasional, Karim Khan, yang meminta "surat perintah penangkapan" untuk dia dan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant.

Pengadilan ICJ selain menekankan bahwa kebijakan pemukiman Israel di wilayah pendudukan melanggar Konvensi Jenewa, ICJ juga menyatakan bahwa praktik aneksasi di wilayah Palestina adalah “ilegal.”