Pihak oposisi Venezuela akan boikot pemilu

Sergio Garcia

BOGOTA, Kolombia

Koalisi oposisi Venezuela pada Rabu mengatakan tidak akan ikut serta dalam pemilu presiden yang diselenggarakan Dewan Pemilu Nasional (CNE) pada 22 April nanti. Pada pemilu ini, petahana Presiden Nicolas Maduro sekali lagi mencalonkan diri.

Lewat sebuah pernyataan, Kesatuan Demokratik (MUD) mengatakan tanggal yang dipilih untuk pemilu tidak memberi mereka jaminan. Mereka juga menganggap pemilu itu terlalu "prematur" dan "kondisinya kurang tepat".

Pemilu itu, menurut mereka, "hanya pentas yang ditampilkan pemerintah yang berpura-pura mempunyai kekuasaan yang tidak dimilikinya di tengah penderitaan warga Venezuela".

Oposisi menyarangkan agar pemilu dilangsungkan pada paruh kedua tahun ini dan meminta agar tanggalnya ditetapkan oleh "Dewan Pemilu Nasional yang adil". Mereka juga meminta agar CNE memastikan hak pilih warga Venezuela yang berada di luar negeri tetap terjamin.

MUD juga meminta pemerintah Nicolas Maduro memastikan akses yang adil untuk media negara dan swasta, serta mencabut larangan yang diterapkan untuk sejumlah pihak dan pemimpin oposisi.

Pekan lalu, Presiden CNE Tibisay Lucena mengumumkan tanggal 22 April sebagai tanggal yang dipilih untuk pemilu.

Tanggal itu ditetapkan setelah perundingan antara pemerintah dan oposisi Venezuela yang diselenggarakan di Republik Dominika gagal berlanjut setelah perdebatan mengenai persyaratan pemilu.

Sergio Garcia

BOGOTA, Kolombia

Pemilu itu, menurut mereka, "hanya pentas yang ditampilkan pemerintah yang berpura-pura mempunyai kekuasaan yang tidak dimilikinya di tengah penderitaan warga Venezuela".

MUD juga meminta pemerintah Nicolas Maduro memastikan akses yang adil untuk media negara dan swasta, serta mencabut larangan yang diterapkan untuk sejumlah pihak dan pemimpin oposisi.

Pekan lalu, Presiden CNE Tibisay Lucena mengumumkan tanggal 22 April sebagai tanggal yang dipilih untuk pemilu.

Tanggal itu ditetapkan setelah perundingan antara pemerintah dan oposisi Venezuela yang diselenggarakan di Republik Dominika gagal berlanjut setelah perdebatan mengenai persyaratan pemilu.