Maria Elisa Hospita
31 Juli 2018•Update: 31 Juli 2018
Ibrahim Saleh
BAGHDAD
Perdana Menteri Irak Haidar al-Abadi pada Senin menemui Nechirvan Barzani, Perdana Menteri Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) di utara Irak, untuk mendiskusikan pembentukan pemerintahan berikutnya.
"Pertemuan ini akan menyatukan pandangan tentang perlunya pembentukan pemerintahan yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat untuk pemulihan ekonomi, kesempatan kerja yang lebih besar, layanan publik yang memadai, dan rekonstruksi,” bunyi sebuah pernyataan yang dirilis oleh kantor PM al-Abadi setelah pertemuan Senin, di Baghdad.
Hubungan antara pemerintah Irak dan KRG masih tegang sejak September lalu, ketika KRG secara sepihak menggelar referendum untuk memisahkan diri dari Irak.
Baghdad menanggapi referendum sepihak itu dengan memberlakukan berbagai sanksi ke KRG yang berbasis di Erbil, termasuk larangan penerbangan dari dan ke wilayah Kurdi selama enam bulan.
Setelah referendum itu, pasukan federal juga menguasai semua wilayah Irak "yang diperebutkan" antara Baghdad dan Erbil, termasuk provinsi Kirkuk yang kaya minyak.