ISTANBUL

Prancis, salah satu produsen senjata terbesar di dunia, terus mengirimkan suku cadang senjata ke Israel, meski negara itu terus melancarkan serangan ke Gaza selama sembilan bulan, hal ini telah memicu reaksi dari masyarakat global.

Besarnya kerusakan dan pelanggaran hak asasi manusia di Gaza memperkuat pandangan masyarakat internasional bahwa negara-negara yang memberikan dukungan senjata kepada Israel “terlibat dalam kejahatan tersebut” dan harus dituntut pertanggungjawaban.

Dalam berita investigasi Anadolu bertajuk Dukungan Senjata Barat untuk Israel, reporter Anadolu telah mengumpulkan kutipan-kutipan reaksi NGO dan politisi terhadap langkah ekspor senjata Prancis ke Israel di tengah berlanjutnya serangan Israel di Gaza.

Menurut laporan ekspor senjata bulan Juli 2023, yang disampaikan kepada Parlemen Prancis oleh Kementerian Pertahanan Prancis, Prancis telah memberikan 767 izin ekspor ke Israel sejak tahun 2015.

Selain itu, Prancis rata-rata menjual peralatan militer senilai EUR20 juta ke Israel setiap tahunnya.

Nilai perlengkapan militer yang dikirim dari Prancis ke Israel antara tahun 2013 dan 2022 berjumlah EUR207,6 juta.

Di sisi lain, Prancis mengeluarkan izin ekspor ke Israel dengan total nilai EUR2,5 miliar pada periode 2014-2022.

Dalam laporan bersama yang diterbitkan situs investigasi Prancis Disclose dan harian Marsactu pada 25 Maret, Prancis mengirimkan setidaknya 100.000 peluru senjata Gatling ke Israel pada akhir Oktober 2023.

Pada konferensi pers keesokan harinya, koresponden Anadolu bertanya kepada Menteri Pertahanan Prancis Sebastien Lecornu tentang tuduhan tersebut.

Lecornu menyatakan bahwa “banyak berita palsu telah tersebar di media sosial” dan menyatakan bahwa Israel memesan material senilai EUR15 juta dari industri pertahanan Prancis pada tahun 2022.

Setelah menunjukkan bahwa pesanan ini setara dengan 2/1000 produk pertahanan yang diekspor oleh Prancis, Lecornu menyatakan bahwa negaranya tidak bergantung secara finansial pada kontrak penjualan yang telah ditandatangani dengan Israel di bidang ini dan EUR15 juta bukanlah jumlah yang sangat besar.

Lecornu juga menyatakan bahwa Prancis hanya mengizinkan penjualan produk militer yang memungkinkan Israel mengekspor kembali ke negara ketiga, dan produk tersebut terdiri dari suku cadang senjata.

Menteri Prancis menyatakan bahwa mereka mengirimkan suku cadang ke Israel yang digunakan dalam alutsista, seperti suku cadang kecil yang digunakan untuk sistem pertahanan Iron Dome.

Mathilde Panot, wakil ketua partai oposisi Unbreakable France (LFI), mengatakan bahwa laporan media Disclose menunjukkan bahwa Prancis secara diam-diam mengirimkan setidaknya 100.000 peluru senapan mesin ke Israel untuk digunakan di Gaza pada Oktober 2023.

“Pada setiap kesempatan, baik oleh (Menteri Pertahanan Prancis Sébastien) Lecornu atau (juru bicara pemerintah Prancis Prisca) Thevenot, kami diberitahu bahwa Prancis mengirimkan pengiriman pertahanan ke Israel semata-mata untuk digunakan dalam rudal Dome of Iron,” kata dia.

Panot menyebut kebohongan Pemerintah Prancis kepada anggota parlemen mengenai masalah ini sebagai sebuah "skandal" dan dia menambahkan "skandal kedua adalah pengiriman ini dilakukan dengan sangat rahasia dan mungkin digunakan dalam serangan terhadap warga sipil di Gaza."

Dalam surat terbuka kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang diterbitkan di situs organisasi tersebut pada 20 Februari, Jean-Claude Samoullier, kepala Amnesty International di Prancis, menarik perhatian pada risiko “genosida” di Gaza dan menuntut agar Prancis menghentikan penjualan senjata ke Israel.

Samoullier juga menuntut agar Prancis segera berhenti mengirimkan perlengkapan perang ke Israel.

Pada April, 11 organisasi non-pemerintah di Paris, termasuk Amnesty International, meminta pengadilan untuk mengeluarkan instruksi penghetian penjualan senjata Prancis ke Israel dengan dalih bahwa senjata tersebut digunakan untuk melawan warga sipil di Gaza dan melanggar hak asasi manusia.

LSM tersebut mengajukan tiga tuntutan hukum berbeda terhadap Negara Prancis atas penjualan senjata ke Israel.

Pada Mei, pengadilan sepenuhnya menolak permintaan NGO yang berupaya mengambil tindakan pencegahan terhadap pembantaian warga sipil di Gaza.

Pengadilan menyatakan bahwa keputusan mengenai izin bukanlah keputusan administratif, melainkan keputusan politik yang ditujukan untuk hubungan internasional Prancis.

Benoit Muracciole, presiden Asosiasi ASER yang merupakan salah satu dari 11 organisasi non-pemerintah yang telah mengajukan gugatan terhadap Negara Prancis dan melakukan kegiatan pelaksanaan hak asasi manusia di bidang keamanan dan perdamaian.

Muracciole menjelaskan bahwa mereka kemudian membawa masalah ini ke pengadilan tata usaha negara pada April dan mengatakan bahwa “kami sampai pada kesimpulan bahwa transfer senjata ini, dalam kondisi dimana militer Israel telah beroperasi di Palestina selama bertahun-tahun, bertentangan dengan Perjanjian Perdagangan Senjata".

Menurut paragraf 2 dan 3 Perjanjian Perdagangan Senjata, jika transfer senjata melanggar kewajiban internasional Prancis di bidang hak asasi manusia dan hukum humaniter, Pemerintah di Paris wajib menangguhkan semua transfer senjata.

Muracciole mengklaim Disclose mengungkap banyak hal tentang ekspor senjata Prancis ke Israel.

“Namun, masalah yang kami temukan adalah Perancis, yang seharusnya memberi tahu anggota parlemen sesegera mungkin, harus menyampaikan laporan kepada Parlemen pada tahun 2023 mengenai ekspor senjata, namun mereka belum melakukannya.”

Muracciole menyatakan bahwa Prancis, yang memiliki komitmen internasional yang harus dipenuhi terkait transparansi dalam ekspor senjata, umumnya tidak mematuhinya.

Menjelaskan bahwa pengacara ASER, Matteo Bonaglia, meminta untuk menghapus kerahasiaan bagian dan jumlah senjata yang diekspor ke negara ini selama perang saudara di Yaman, namun ditolak, Muracciole menyatakan bahwa Prancis melanggar Perjanjian Perdagangan Senjata dengan memberikan lisensi ekspor ke Israel.

Muracciole menyatakan bahwa data ekspor senjata Prancis pada tahun sebelumnya harus disampaikan kepada Parlemen oleh Pemerintah pada bulan Juni setiap tahunnya, dan menekankan bahwa informasi mengenai ekspor senjata terlambat diserahkan kepada otoritas internasional dan nasional yang kompeten, sehingga menghalangi masyarakat untuk menyampaikan perspektif nyata mengenai hal ini.

Mengenai permohonan 11 LSM ke pengadilan untuk menghentikan penjualan senjata dari Prancis ke Israel dengan tuduhan bahwa hak asasi manusia telah dilanggar di Gaza, Muracciole mengatakan, “meski tidak ada hasil positif yang diperoleh dari pengadilan, inisiatif tersebut berfungsi untuk meningkatkan kesadaran akan opini publik tentang kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Muracciole menekankan bahwa dia percaya bahwa, sama seperti Netanyahu dan Gallant akan bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan, para penguasa negara-negara yang menjual senjata ke Israel juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan keadilan.

Mengingat bahwa mereka meminta pengadilan Perancis untuk mencabut izin ekspor yang diberikan untuk amunisi yang dikenal sebagai ML3, Muracciole menyatakan bahwa mereka tidak akan dibujuk oleh keputusan pengadilan yang mendukung Negara Perancis dalam kasus ini.

Dia juga menyatakan bahwa mereka sedang berjuang secara hukum untuk mencegah perusahaan-perusahaan Israel berpartisipasi dalam pameran industri pertahanan terbesar di Eropa, Eurosatory, yang diadakan di Paris dari tanggal 17 hingga 21 Juni.

Pada tanggal 18 Juni, Pengadilan Niaga Paris membatalkan keputusan pemerintah, dengan alasan bahwa mencegah pelaku sektor industri Israel untuk berpartisipasi dalam pameran itu dan hal itu dianggap “melakukan diskriminasi.”