Sekjen PBB serukan panglima militer Sudan bebaskan tahanan sipil

WASHINGTON

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan Kamis bahwa Sekretaris Jenderal Antonio Guterres berbicara dengan panglima militer Sudan Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melalui telepon dan mengulangi seruannya untuk pembebasan semua tahanan sipil.

Guterres kembali menyerukan pembebasan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan warga sipil lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang di Sudan setelah kudeta, kata PBB dalam sebuah pernyataan.

Sekjen PBB mendorong perkembangan semua upaya menuju penyelesaian krisis politik di Sudan dan segera memulihkan tatanan konstitusional dan proses transisi Sudan, kata pernyataan PBB.

Guterres juga menegaskan kembali PBB akan terus berdiri bersama rakyat Sudan saat mereka berusaha untuk memenuhi aspirasi mereka untuk masa depan yang damai, sejahtera dan demokratis.

Hamdok dan beberapa menteri dalam pemerintahan sipilnya ditahan oleh militer Sudan pada 25 Oktober di tengah meningkatnya ketegangan antara militer dan unsur sipil dari pemerintah transisi.

Tak lama setelah menahan Hamdok, al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan Dewan Kedaulatan transisi dan pemerintah, yang memicu protes massa.

Sebelum pengambilalihan militer, Sudan dipimpin oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang mengawasi periode transisi hingga pemilihan diadakan pada 2023 sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan antara militer dan koalisi Pasukan untuk Kebebasan dan Perubahan.

WASHINGTON

Guterres kembali menyerukan pembebasan Perdana Menteri Abdalla Hamdok dan warga sipil lainnya yang ditahan secara sewenang-wenang di Sudan setelah kudeta, kata PBB dalam sebuah pernyataan.

Sekjen PBB mendorong perkembangan semua upaya menuju penyelesaian krisis politik di Sudan dan segera memulihkan tatanan konstitusional dan proses transisi Sudan, kata pernyataan PBB.

Guterres juga menegaskan kembali PBB akan terus berdiri bersama rakyat Sudan saat mereka berusaha untuk memenuhi aspirasi mereka untuk masa depan yang damai, sejahtera dan demokratis.

Hamdok dan beberapa menteri dalam pemerintahan sipilnya ditahan oleh militer Sudan pada 25 Oktober di tengah meningkatnya ketegangan antara militer dan unsur sipil dari pemerintah transisi.

Tak lama setelah menahan Hamdok, al-Burhan mengumumkan keadaan darurat dan membubarkan Dewan Kedaulatan transisi dan pemerintah, yang memicu protes massa.