
ANKARA
Presiden Republik Turki Siprus Utara (TRNC) Ersin Tatar mendesak masyarakat dunia untuk mengakui negaranya.
“Negara kami, yang kami dirikan berdasarkan kebebasan, kehendak rakyat, perlu diakui,” kata Tatar, saat berpidato di hadapan warga Siprus Turki di New York, saat dia menghadiri Sidang Umum PBB pekan lalu.
Menurut pernyataan dari kantornya pada Minggu, Tatar menggarisbawahi bahwa pengakuan terhadap TRNC dan kerja sama dapat membawa stabilitas di seluruh kawasan.
Dia mengatakan warga diaspora Siprus Turki bersatu dan selalu terhubung dengan tanah air mereka. Tatar juga menyoroti pentingnya generasi mendatang menjaga hubungan mereka dengan negaranya.
Tatar menyambut baik dukungan yang diberikan Ankara, dengan mengacu pada pidato Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan di depan majelis PBB, di mana Erdogan menyerukan pihak-pihak untuk mengakhiri ketidakadilan terhadap warga Siprus Turki, mengakhiri embargo dan isolasi terhadap TRNC, dan mengakui kemerdekaannya.
Dukungan ini sangat penting untuk mempromosikan negara di seluruh dunia dan mendapatkan pengakuan atas perjuangannya, kata Tatar.
Presiden TRNC juga menekankan pentingnya upaya untuk meningkatkan hubungan dengan berbagai negara, serta menekankan bahwa TRNC adalah tanah air di mana warga Siprus Turki dapat hidup mandiri di masa depan.
Masalah Siprus
Pulau Siprus di Mediterania Timur dilanda perselisihan selama puluhan tahun antara Siprus Yunani dan Siprus Turki, meski ada serangkaian upaya diplomatik untuk mencapai penyelesaian yang komprehensif.
Serangan etnis yang dimulai pada awal tahun 1960-an memaksa warga Siprus Turki untuk mundur ke daerah pojok demi keselamatan mereka.
Pada 1974, kudeta Siprus Yunani yang bertujuan untuk mencaplok keseluruhan pulau tersebut menyebabkan intervensi militer Turkiye, yang dianggap sebagai kekuatan penjamin untuk melindungi warga Siprus Turki dari penganiayaan dan kekerasan. Lalu negara TRNC didirikan pada tahun 1983.
Terdapat proses perdamaian yang terus-menerus terjadi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk inisiatif yang gagal pada 2017 di Swiss di bawah naungan negara penjamin Türkiye, Yunani, dan Inggris.
Siprus Yunani diterima sebagai anggota di UE pada 2004, dan waktu yang sama ketika Siprus Yunani menggagalkan rencana PBB untuk mengakhiri perselisihan yang telah berlangsung lama.