Büşra Nur akmak
30 September 2022•Update: 05 Oktober 2022
ANKARA
Sejalan dengan keinginan Swedia untuk bergabung ke dalam NATO, sebuah badan pemerintah Swedia pada Jumat mencabut larangan selama tiga tahun ekspor senjata ke Turki.
Inspektorat Produk Strategis (ISP) Swedia mengatakan telah melanjutkan penjualan senjata ke Turki pada kuartal ketiga tahun ini, sebagai bagian dari tawaran negara itu untuk memasuki NATO, tetapi tidak menyebutkan nama perusahaan yang terlibat.
“Terkait dengan perubahan keadaan kebijakan pertahanan dan keamanan, ISP, setelah penilaian keseluruhan, memutuskan untuk memberikan izin pengiriman lanjutan dari industri pertahanan Swedia ke Turki,” kata website badan tersebut.
Otoritas negara itu menambahkan bahwa izin ini berlaku untuk peralatan militer dalam kategori peralatan elektronik, perangkat lunak, dan bantuan teknis.
“Pemerintah telah membuat penilaian bahwa keanggotaan Swedia di NATO adalah cara terbaik untuk menjaga keamanan Swedia dan rakyat Swedia,” tambah badan tersebut.
Swedia dan Finlandia secara resmi mendaftarkan diri untuk bergabung dengan NATO pada bulan Juni, sebuah keputusan yang didorong oleh perang Rusia di Ukraina.
Namun, Turki, anggota NATO selama lebih dari 70 tahun, menyuarakan keberatan atas tawaran keanggotaan, mengkritik negara-negara tersebut karena menoleransi dan bahkan mendukung kelompok teroris dan embargo Swedia atas penjualan senjata ke Turki.
Sebuah memorandum trilateral yang ditandatangani di antara negara-negara pada bulan Juni menetapkan bahwa Finlandia dan Swedia tidak akan memberikan dukungan kepada YPG/PYD – cabang teroris PKK di Suriah – atau kepada Organisasi Teroris Fetullah (FETO) – kelompok di balik kudeta yang dikalahkan 2016 di Turki.
Parlemen Turki harus meratifikasi tawaran keanggotaan Finlandia dan Swedia agar mereka dapat bergabung dengan NATO.
Pejabat Turki menekankan bahwa kedua negara harus memenuhi kesepakatan pada Juni kemarin, jika tidak dipenuhi, maka negara itu tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keanggotaan di NATO, karena semua anggota aliansi saat ini harus menyetujui setiap penambahan anggota baru.
