Tak ada kemajuan berarti, Brexit masih buntu

Ahmet Gurhan Kartal

LONDON

Para petinggi Uni Eropa pada Rabu malam memutuskan tidak akan mengadakan pertemuan darurat Brexit yang sedianya digelar pada November lantaran tak ada kemajuan yang dicapai dalam dialog dengan Inggris.

Kesepakatan final Brexit yang bisa menguntungkan Inggris dan UE semakin diragukan bisa terwujud karena negosiasi lagi-lagi harus tertunda.

Ketua negosiator UE Michel Marnier berkata dirinya butuh lebih banyak waktu untuk mendalami tawaran dari Perdana Menteri Inggris Theresa May untuk tetap menjaga seluruh Inggris -- termasuk Irlandia Utara -- selaras dengan Uni Eropa setelah Brexit.

May juga meminta tambahan waktu satu tahun untuk periode transisi, dan secara prinsip sudah disetujui pada Desember lalu, yang akan berakhir pada akhir 2020.

Namun setelah menyaksikan presentasi singkat dari May, para pemimpin UE berkata May tak membawa hal-hal baru ke Brussels.

May yang optimistis, saat tiba di Dewan Eropa berkata bahwa dia yakin sebuah kesepakatan akan diraih dan sekarang "waktu untuk mewujudkannya".

Sebelumnya pada Rabu, Kanselir Jerman Angela Merkel berkata kesempatan untuk membuat "kesepakatan yang bagus dengan tepat waktu masih ada, dan tentu saja ini merupakan kepentingan kami".

"Di saat yang sama, pemerintahan yang bertanggung jawab dan berorientasi masa depan juga harus siap dengan semua skenario, termasuk kemungkinan Inggris menarik diri dari UE tanpa kesepakatan."

Sama seperti Merkel, Presiden Prancis Emmanuel Macron berkata dirinya masih percaya diri dengan perbincangan soal Brexit, "tapi kita belum selesai".

Macron menyatakan kini saatnya memutuskan soal Brexit, namun semua perbincangan ini membutuhkan kemajuan.

Sementara itu, Senat Prancis telah menerbitkan rencana tindakan kontijensi bila tak ada kesepakatan terwujud, atau "no-deal Brexit".

Perbatasan Irlandia

Dengan Inggris yang akan meninggalkan blok UE pada Maret 2019, perbatasan antara Irlandia Utara -- wilayah Inggris -- dengan Republik Irlandia akan menjadi perbatasan tanah satu-satunya antara Inggris dengan UE.

Perbatasan tersebut saat ini tidak terlihat, dan masyarakat, barang-barang dan jasa bisa melewatinya dengan bebas. Namun bila Inggris meninggalkan UE, perbatasan tersebut secara teknis akan membutuhkan semacam titik pengecekan.

Karena keadaan wilayah tersebut yang secara sejarah sudah sangat sensitif, dan karena jalur bebas adalah salah satu pasal penting dalam Perjanjian Belfast 1998, Inggris bersama UE, Irlandia Utara dan Irlandia menolak adanya perbatasan keras, di mana titik pengecekan dan gedung-gedung pabean harus dibangun.

Masalah perbatasan ini adalah salah satu isu tertajam dalam pembicaraan Brexit, sementara seluruh pihak masih berusaha mencari solusi yang bisa diterima semuanya.

Penyokong

Pertentangan utama dalam masalah perbatasan ini adalah ide "penyokong" yang diusulkan UE -- yakni tetap memasukkan Irlandia Utara di dalam uni pabean dan pasar tunggal UE setelah Brexit, sampai solusi lain tercapai -- karena ide ini berarti menciptakan semacam perbatasan di dalam wilayah Inggris, yakni di Laut Irlandia.

May berkata mereka tidak akan menerima solusi yang pada akhirnya akan memecah belah Inggris.

Partai politik terbesar di Irlandia Utara, Pertai Serikat Demokrat (Democratic Unionist Party/DUP), juga telah berkata tidak akan menyetujui kesepakatan final yang akan memisahkan Irlandia Utara dari wilayah Inggris yang lain.

Dukungan dari DUP sangat penting untuk berlanjutnya pemerintahan May setelah partainya kehilangan suara mayoritas di parlemen pada pemilu lebih awal (snap election) tahun lalu, sehingga memaksa Tory -- sebutan untuk parlemen Inggris -- dan DUP menandatangani kesepakatan yang berisi DUP akan mendukung Partai Konservatif agar tetap berkuasa.

Apa yang selanjutnya terjadi?

Para pemimpin Inggris dan UE akan bertemu kembali pada Kamis untuk mendiskusikan langkah yang mungkin diambil untuk menghindari skenario no-deal Brexit.

Namun May sudah bisa dipastikan akan menghadapi kebuntuan saat kembali ke Inggris, karena 40 anggota parlemen Tory pada pekan lalu memberi isyarat akan mengambil suara atas mosi tidak percaya melawan May, bila May dianggap tak bisa mewujudkan Brexit seperti yang diharapkan masyarakat saat referendum.

Tory pada dasarnya menentang ide Inggris yang masih terikat dengan hukum dan undang-undang UE, tanpa bisa ikut ambil suara dalam mekanisme pengambilan keputusan UE.

May juga akan menghadapi keberatan dari DUP jika di masa depan ide soal 'penyokong' dari UE harus ditempuh demi mencapai kesepakatan final.