Turki kecam presiden Prancis atas klaim ‘permainan berbahaya’ di Libya

Busra Nur Bilgic Cakmak, Iclal Turan

ANKARA

Turki pada Selasa mengecam presiden Prancis atas komentar terbarunya tentang dukungan Turki terhadap pemerintah Libya yang diakui secara internasional.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Kementerian Luar Negeri Turki Hami Aksoy mengatakan, pernyataan Presiden Emmanuel Macron yang menyebut dukungan Turki pada pemerintah Libya yang diakui secara internasional sebagai "permainan berbahaya", hanya dapat dijelaskan sebagai sebuah "kemunduran cara berpikir."

Prancis kata dia hanya meningkatkan ketegangan di kawasan itu alih-alih mempromosikan perdamaian dan stabilitas dengan mengabaikan hak-hak sah Turki di Mediterania Timur.

Menurut Aksoy mengatakan yang melakukan kekacauan itu bukan Turki, tetapi Prancis yang memainkan "permainan berbahaya."

Dia mendesak Prancis dan Macron berhenti mempertaruhkan keamanan dan masa depan Libya, Suriah serta Mediterania Timur dan sebaliknya menggunakan saluran dialog.

Setelah melakukan pertemuan dengan Presiden Tunisia Kais Saied di Paris, Macron pada Senin malam mengkritik Ankara atas dukungannya terhadap pemerintah Libya yang melawan jenderal pemberontak Khalifa Haftar, yang didukung oleh Prancis, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA) dan Rusia.

Libya telah dilanda perang saudara sejak penggulingan mendiang penguasa Muammar Gaddafi pada 2011.

Pemerintah baru negara itu didirikan pada 2015 di bawah perjanjian yang dipimpin PBB, tetapi upaya penyelesaian politik jangka panjang gagal karena serangan militer pasukan Haftar.

PBB mengakui pemerintah Libya yang dipimpin oleh Fayez al-Sarraj sebagai otoritas yang sah negara itu ketika Tripoli memerangi milisi Haftar.

Pemerintah meluncurkan Operasi Badai Perdamaian terhadap Haftar pada Maret untuk melawan serangan Haftar di ibu kota Tripoli, dan baru-baru ini membebaskan lokasi-lokasi strategis, termasuk Tarhuna, benteng terakhir Haftar di Libya barat.

Sejak tahun lalu, beberapa pertemuan tingkat tinggi, yang dikenal sebagai proses perdamaian Berlin, diadakan di ibu kota Jerman untuk mengakhiri konflik di Libya, dengan partisipasi kekuatan dunia dan aktor regional.

Uni Eropa menganggap proses negosiasi yang didukung PBB ini satu-satunya cara yang dapat diterima karena didasarkan pada pembicaraan damai dan multilateral.