Pizaro Gozali
JAKARTA
Indonesia akan menjadi tuan rumah pertemuan trilateral ulama Afghanistan, Pakistan, dan Indonesia pada 11 Mei untuk membahas proses perdamaian di Afghanistan.
Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di hadapan para peserta KTT Cendekiawan Muslim Dunia di Jakarta, Kamis.
Merespons keputusan tersebut, ulama Afghanistan dan Pakistan menyambut baik inisiatif dari Indonesia ini.
Menurut Ketua Nahdlatul Ulama Afghanistan Fazal Ghani Kakar, negaranya sudah sangat menderita akibat perang, sehingga dia berharap pertemuan ini menjadi langkah besar untuk mewujudkan perdamaian melalui peran para ulama.
"Karena sebagian besar pemahaman ekstrem datang dari Pakistan, jadi duduk bersama ulama Pakistan adalah langkah pertama untuk meraih solusi yang lebih baik," kata Fazal di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis.
Fazal mengatakan dirinya akan hadir dalam pertemuan nanti atas permintaan Dewan Pedamaian Tinggi (HPC) Afghanistan.
Ulama kedua negara akan mencoba membangun rasa saling percaya untuk merumuskan perdamaian. Terlebih, kata Fazal, para ulama Pakistan yang hadir di antaranya adalah pendukung Taliban yang memiliki pandangan berbeda dengan ulama Afghanistan.
Fazal juga berharap para ulama Taliban yang berada di Qatar juga bisa dilibatkan.
“Ada beberapa harapan agar mereka bisa hadir dan biro politik Taliban di Qatar mengaku tertarik untuk hadir. Pertemuan ini adalah langkah besar untuk berdikusi face to face dengan mereka,” ujar Fazal.
Qatar sendiri memberikan izin pembukaan biro politik Taliban di Doha sejak tahun 2013.
Taliban mengatakan keberadaan kantor ini ditujukan untuk membuka dialog dengan komunitas internasional dan berbagai kelompok lain di Afganistan guna mencari solusi damai di negara tersebut.
--Bukan orang “tanaman”
Di sisi lain, ulama Pakistan berharap perwakilan ulama dalam pertemuan trilateral nanti bisa benar-benar membawa aspirasi nyata dari kedua negara.
Profesor dari Institute Penelitian Islam dan Hakim Mahkamah Agung Pakistan, Muhammad al-Ghazali, meminta para ulama yang hadir bukanlah ulama gadungan yang memiliki kepentingan di luar proses perdamaian.
“Saya harap mereka bukan perwakilan yang ‘ditanam’ untuk berkumpul dan melihat bagaimana cara keluar dari masalah ini,” kata Muhammad Ghazali di sela-sela KTT Cendekiawan Muslim Dunia.
Menurut Ghazali, orang-orang Afghanistan harus diberikan kebebasan untuk menenuntukan masa depan politiknya sendiri.
Terlebih, Afghanistan selalu menolak menerima invasi Uni Soviet, Inggris, dan negara-negara lainnya.
“Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dipaksa dengan kekerasan. Terlihat bahwa 67 negara telah membawa mesin militer mereka yang paling canggih dan mereka gagal,” tukas Ghazali kepada Anadolu Agency.
-- Pertemuan awal
Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menjadi salah satu perwakilan ulama dari Indonesia mengatakan pertemuan tanggal 11 nanti hanyalah awal dari proses pembicaraan proses perdamaian di Afghanistan.
“Ini baru ronde pertama. Nanti ada pembahasan lanjutan,” ujar Ketua MUI Bidang Luar Negeri Muhyiddin Junaedi
kepada Anadolu Agency, Jumat, di Jakarta.
Muhyiddin mengaku tidak mudah mengumpulkan kedua pihak yang selama ini memiliki perbedaan pandangan.
“Istilahnya, bisa duduk saja sudah bersyukur. Kita berharap ada hasil nyata dari pertemuan ini,” sebut dia.
Muhyiddin juga memberikan garansi perwakilan yang hadir bukanlah ulama “tanaman” ataupun pesanan pihak tertentu.
“Indonesia tidak punya kepentingan politik di balik konflik Afghanistan,” tegas Muhyiddin yang masih menolak menyebutkan nama-nama ulama yang akan hadir.
Konflik Afghanistan yang sudah berjalan selama empat dekade, hingga kini belum menampakkan tanda-tanda mereda. Pertarungan ini terjadi antara berbagai kelompok milisi, dengan Taliban yang paling berpengaruh, dengan pemerintah. Taliban sendiri merupakan faksi perlawanan Muslim.
Dalam Konferensi Internasional Kabul Peace Process yang dihadiri perwakilan dari 25 negara – termasuk Indonesia – dan diselenggarakan pada 28 Februari lalu, Presiden Ashraf Ghani bermaksud menawarkan perdamaian kepada Taliban.
Ghani, dalam konferensi itu, menawarkan Taliban menjadi partai politik. Ghani juga berjanji melakukan gencatan senjata, membebaskan tahanan Taliban, serta mencabut sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada mereka.
Tawaran perdamaian ini bukan yang pertama kali. Juni 2017, pertemuan perdamaian diadakan di Istanbul, Turki, namun tak menghasilkan apapun.
Sejauh ini, Taliban menolak perundingan dengan pemerintah Kabul sebelum pasukan pendudukan di bawah komando AS meninggalkan Afghanistan.
Sejak invasi AS ke Afghanistan pada 7 Oktober 2001, pasukan AS tak pernah benar-benar pergi dari wilayah ini.
AS menyerang Taliban karena dianggap melindungi pemimpin Al Qaeda Osama Bin Laden yang dituduh Washington mendalangi serangan terhadap menara kembar WTC, New York pada 11 September 2001.
