Uni Eropa tegaskan solusi politik untuk krisis Suriah

Yusuf Hatip

BRUSSELS

Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa pada Senin menegaskan bahwa tidak akan ada hubungan normal dengan Suriah tanpa solusi politik di bawah PBB.

"Hanya solusi politik yang dinegosiasikan di bawah naungan PBB yang dapat membawa perdamaian ke Suriah. Bagi kami ini adalah prasyarat yang jelas untuk rekonstruksi dan untuk normalisasi hubungan dengan Damaskus,” kata Federica Mogherini pada pertemuan tingkat menteri Uni Eropa-Arab ke-5 di Brussels.

"Kami akan berupaya untuk mendukung negara-negara di kawasan yang menampung begitu banyak pengungsi dari Suriah," tambahnya.

Turki menampung lebih dari 3,5 juta warga Suriah, lebih banyak dari negara mana pun di dunia.

Suriah baru saja mulai keluar dari konflik dahsyat yang dimulai pada 2011 ketika rezim Bashar al-Assad menindak demonstran dengan tingkat kekerasan yang tak terkira.

Sejak itu, ratusan ribu orang terbunuh dalam konflik dan jutaan lainnya kehilangan tempat tinggal, menurut PBB.

Mogherini mengumumkan bahwa Uni Eropa, bersama-sama dengan PBB, akan mengadakan Konferensi Brussels Ketiga tentang Suriah.

"Saya berharap kita semua akan bergabung selama Konferensi Brussels Ketiga di Suriah, yang akan diadakan di ruangan yang sama dari 12 hingga 14 Maret, di mana kita akan berupaya mendukung mediasi PBB untuk rekonsiliasi di wilayah Suriah," jelasnya.

Mengenai konflik Israel-Palestina, Mogherini mengatakan bahwa dirinya percaya perundingan ini dilakukan karena negara-negara berbagi tujuan mendesak untuk mencegah keruntuhan definitif solusi dua negara dan menemukan cara untuk menghidupkannya kembali."

Pertemuan di Brussel ini merupakan persiapan untuk KTT pertama antara UE dan Liga Arab yang akan diselenggarakan pada 24-25 Februari di Mesir.

Pertemuan yang digelar pada Senin itu diketuai bersama oleh Mogherini, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit dan Menteri Luar Negeri Sudan Al-Dirdiri Mohamed Ahmed.

Berbicara pada konferensi pers bersama dengan Mogherini dan Menteri Luar Negeri Sudan Ahmed, Gheit mengatakan keputusan untuk zona aman di Suriah utara harus dibuat oleh Turki dan Suriah.

Tentang klaim bahwa rezim Suriah akan diundang ke Liga Arab, Gheit mengatakan langkah itu membutuhkan persetujuan dari semua anggota Liga Arab.

"Ada beberapa negara yang mengambil langkah ini dengan hati-hati," kata Gheit.