Murat Karadag

ISTANBUL

Wakil ketua parlemen Iran pada Minggu mengatakan Kementerian Dalam Negeri harus menerima tuntutan masyarakat, alih-alih “mempersulit” dalam menghadapi demo anti-pemerintah yang terjadi di seluruh negeri.

Menurut Kantor Berita Mahasiswa Iran (ISNA), Motahari berkata demonstrasi kini telah melenceng dari tujuan awal.

“Alasannya bisa jadi karena tidak ada tuntutan yang dipenuhi, dan semua demonstrasi disebut sebagai ilegal oleh kementerian dalam negeri,” ujar Motahari.

Motahari juga mengatakan bahwa demonstrasi diperbolehkan dalam konstitusi Iran – selama tidak bertentangan dengan aturan Islam dan tak melibatkan senjata – dan pihak berwenang harus menyediakan lingkungan yang layak supaya masyarakat bisa menyampaikan pendapat mereka.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Abdolrahman Rahmani Fazli mengatakan “kekacauan” yang menyebar di seluruh negara beberapa hari terakhir tidak menguntungkan pemerintah dan mereka akan merespons dengan keras mereka yang mengganggu keamanan masyarakat.

Dia menambahkan, permasalahan ekonomi telah diselesaikan dengan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah, parlemen, dan pengadilan.

“Pemerintah, parlemen, dan pengadilan kami siap mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan rakyat.”

Ribuan rakyat Iran turun ke jalan di kota-kota bagian timur laut pada Kamis untuk memprotes naiknya harga-harga dan mismanajemen dalam sistem pemerintahan. Protes ini dengan cepat menyebar menjadi demonstrasi anti-pemerintah di seluruh negara.

ISNA mengutip Gubernur Kota Mashhad, Mohammad Rahim Norouzian, yang menyatakan polisi berhasil memadamkan protes dengan menahan puluhan pendemo.