ASEAN minta kode etik Laut China Selatan sejalan dengan UNCLOS

JAKARTA

Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc pada Kamis menyampaikan bahwa ASEAN meminta agar pembahasan Code of Conduct (CoC) atau kode etik Laut China Selatan dapat sejalan dengan hukum internasional dalam UNCLOS 1982.

Dalam pembukaan KTT ASEAN ke-37 di Hanoi yang digelar secara daring, Nguyen mengatakan ASEAN konsisten dan berkomitmen kuat memastikan perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan.

“Kami mendukung UNCLOS 1982 sebagai kerangka kerja untuk semua aktivitas di laut,” kata Nguyen dalam KTT yang dihadiri seluruh kepala negara ASEAN dari masing-masing negaranya.

Untuk itu, Nguyen meminta pembahasan CoC dapat berjalan secara efektif dan substantif sejalan dengan hukum internasional dan UNCLOS.

“Laut China Selatan akan menjadi wilayah di mana arus barang berjalan bebas tanpa hambatan, di mana perbedaan dan perselisihan diselesaikan melalui cara-cara damai, di mana hukum dihormati dan dipatuhi, dan nilai-nilai bersama dijunjung tinggi,” kata Nguyen.

Negara-negara ASEAN dan China menyelesaikan pembacaan pertama draf kode etik pada 2019, sementara tiga draf lainnya masih dalam perencanaan.

Kode etik ini ditargetkan rampung pada 2021 untuk menyelesaikan konflik di wilayah laut yang kaya sumber daya alam itu.

Sebelumnya pada Selasa, Para Menteri Luar Negeri ASEAN menegaskan untuk melanjutkan kembali negosiasi CoC dengan China terkait Laut China Selatan yang sebelumnya tertunda akibat Covid-19.

Laut China Selatan menjadi perairan rawan konflik setelah Beijing mengklaim hampir 90 persen wilayah di perairan yang kaya sumber daya alam itu.

Klaim China tersebut tumpang tindih dengan wilayah perairan dan Zona Ekonomi Eksklusif sejumlah negara ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Sementara itu, Indonesia menegaskan tidak memiliki sengketa dengan China di Laut China Selatan.

Namun, aktivitas sejumlah kapal ikan dan patroli China di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di sekitar Natuna semakin membuat khawatir Jakarta.