Diplomasi untuk Indonesia jadi kekuatan maritim utama

İqbal Musyaffa

JAKARTA 

Indonesia harus menjadikan diplomasi maritim sebagai upaya untuk menjadi kekuatan maritim utama dunia. Lokasi strategis Indonesia di antara Samudera Hindia dan Pasifik menjadi sebuah keunggulan.

Pernyataan tersebut disampaikan Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional Rizal Sukma dalam simposium internasional 60 tahun Deklarasi Djuanda, Rabu, di Jakarta.

Rizal juga mengatakan kedua samudera tersebut akan menjadi pusat pertarungan mendapatkan pengaruh internasional dalam bidang politik dan ekonomi pada abad 21.

“Negara-negara besar akan menaruh perhatian khusus untuk berinteraksi di dua samudera tersebut,” jelas dia.

Perebutan pengaruh itu meliputi ketersediaan sumber daya, perdagangan, ataupun militer. Oleh karena itu, ia mengatakan diplomasi maritim harus merefleksikan identitas Indonesia sebagai negara kesatuan, bukan hanya negara kepulauan.

“Indonesia harus menjalankan diplomasi untuk meraih keuntungan dalam dua dimensi, yaitu mengamankan sumber daya dan lintas perdagangan internasional,” jelas Rizal.

Selain itu, menurut Rizal, Indonesia juga perlu mencegah dan meminimalisir dampak negatif pertarungan global di kedua samudera tersebut. Banyak forum diplomasi yang bisa dimanfaatkan seperti Organisasi Maritim Internasional.

“Kemudian harus dilihat pada dimensi kebijakan pemerintah karena 2/3 wilayah Indonesia adalah laut,” tambah dia.

Untuk itu, menurut Rizal, kebijakan harus memanfaatkan sumber daya yang ada di laut berdasarkan tiga prinsip, keamanan, utilisasi, dan keberlangsungan.

“Kita harus amankan potensi laut seperti yang dilakukan Menteri Susi mencegah pencurian ikan,” Rizal menambahkan.

Pemerintah menurut Rizal juga perlu mengembangkan teknologi kelautan, khususnya untuk nelayan. Sehingga sumber daya laut dapat dikelola dengan lebih efektif untuk kepentingan nasional.

“Salah satunya untuk memastikan negara tetangga tidak mencuri ikan di perairan kita,” jelas dia.