Indonesia berusaha hindari ancaman resesi

JAKARTA

Indonesia berupaya menghindari resesi dengan membuat pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga tetap positif, setelah kuartal kedua bisa dipastikan negatif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua menurut perkiraan Kementerian Keuangan akan terkontraksi 3,8 persen.

Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan kontraksi 4,8 hingga minus 7 persen sedangkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan kontraksi mendekati 6 persen.

Menurut Menteri Sri Mulyani meski kuartal kedua akan berakhir dalam dua pekan, namun berdasarkan indikator yang ditangkap ketidakpastian dalam proyeksi pertumbuhan ekonomi masih besar.

“Kita sudah anggarkan Rp203,9 triliun untuk perlindungan sosial yang diharapkan bisa memengaruhi konsumsi masyarakat pada kelompok paling rendah,” ungkap Menteri Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.

Dia mengatakan fokus bantuan sosial pemerintah adalah pada aspek pangan, karena pangan adalah kebutuhan yang harus selalu bisa dipenuhi meski pendapatan berkurang.

“Dengan adanya biaya penanganan Covid-19 (sebesar Rp695,2 triliun) dari APBN yang tersalurkan ditambah relaksasi PSBB, kami berharap pertumbuhan bisa recover di kuartal ketiga dan keempat,” jelas Menteri Sri Mulyani.

Dia memperkirakan pertumbuhan pada kuartal ketiga bisa mencapai 1,4 persen.

Skenario terburuk pemerintah pertumbuhan ekonomi akan mengalami kontraksi 1,6 persen.

“Apabila kembali tumbuh negatif, secara teknikal kita bisa resesi kalau kuartal kedua dan ketiga negatif. Ini kita coba kuartal ketiga tumbuh di atas 0 persen,” ungkap Menteri Sri Mulyani.

Kemudian pada kuartal keempat pertumbuhan diharapkan bisa di atas 4 persen setelah adanya insentif dan peningkatan belanja pemerintah serta berbagai program untuk UMKM.

"Pada skenario sangat buruk tumbuh hanya sekitar 1 persen," ujar dia.

Berdasarkan skenario tersebut, maka pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun ini akan berada di kisaran minus 0,4 persen hingga 1 persen, ujar Menteri Sri Mulyani.