JAKARTA 

Pemerintah akan memfokuskan pada kebijakan ekonomi makro dan menggenjot sektor fiskal pada 2021 untuk memperbaiki fundamental ekonomi Indonesia sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan fokus kebijakan tersebut juga tetap mencakup prioritas pada perbaikan SDM dan produktivitas, perbaikan regulasi dan birokrasi, serta pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

“Itu tetap fokus kita meskipun pada saat ini kita menghadapi krisis Covid-19, ini jadi momentum memperbaiki seluruh aspek penyelenggaraan negara seperti birokrasi, regulasi, dan dalam transformasi ekonomi kita, serta meningkatkan kualitas SDM,” ujar Menteri Sri Mulyani dalam telekonferensi sesudah Sidang Kabinet dengan Presiden secara virtual di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan kebijakan fiskal 2021 diarahkan untuk pemulihan sosial dan ekonomi serta penguatan reformasi agar Indonesia bisa keluar dari krisis dan jebakan middle income trap.

“Dalam reformasi dan recovery 2021 penekanannya adalah sesuai dengan dampak Covid-19, ini jadi momentum perbaikan sistem penyelenggaraan jasa kesehatan, di dalam rangka penguatan sistem kesehatan Indonesia,” lanjut dia.

Kemudian, Menteri Sri Mulyani mengatakan penekanan kedua dalam kebijakan 2021 adalah pada reformasi perlindungan sosial dengan perbaikan dan penguatan sistemnya karena belanja sosial yang digelontorkan pemerintah akibat Covid-19 sangat besar.

“Ketiga adalah reformasi di bidang pendidikan, termasuk penggunaan teknologi,” imbuh dia.

Dia menambahkan bahwa Covid-19 memaksa semua pihak menggunakan konektivitas dan komunikasi sehingga cara kerja atau bisnis model saat ini menjadi sangat tergantung pada teknologi komunikasi.

“Momentum itu akan terus ditingkatkan di dalam reformasi di bidang kesehatan dan pendidikan,” imbuh Menteri Sri Mulyani.

Kemudian dia menambahkan reformasi keempat yang akan dilakukan pada transfer keuangan dan dana desa, karena sepertiga anggara dari belanja pemerintah adalah untuk transfer keuangan dan dana desa.

“Ini berarti sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi sangat penting. Kita diminta Bapak Presiden betul-betul disiplin reformasi sisi belanja,” tambah dia.

Menteri Sri Mulyani menambahkan bahwa pemerintah juga akan melakukan reformasi pada sisi pendapatan, karena dari sisi pajak, PNBP, dan kemampuan memberikan insentif sektor usaha akan tetap dilakukan dalam desain reformasi di sisi penerimaan negara ini.

“Nanti disampaikan ke DPR mengenai olutlook proyeksi 2021. Pertumbuhan ekonomi kita perkirakan antara 4,5 sampai 5,5 persen dengan inflasi 2 hingga 4 persen,” kata Menteri Sri Mulyani.