Indonesia kembangkan pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa Bali

Iqbal Musyaffa

JAKARTA 

Pemerintah mendorong pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di luar Jawa-Bali sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengatakan untuk mendukung hal tersebut, pemerintah menandatangani kesepakatan rencana aksi pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan kota baru mandiri (KBM) Tanjung Selor di Jakarta, Rabu.

Tanjung Selor merupakan satu dari sepuluh kota baru publik mandiri dan terpadu yang dicanangkan pemerintah selain Padang, Palembang, Pontianak, Banjarbaru, Maja, Makassar, Manado, Sorong, dan Jayapura.

Dia menjelaskan rencana aksi pelaksanaan Inpres 9 tahun 2018 mencakup perencanaan, kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dokumen perencanaan, target pelaksanaan kegiatan, percepatan perizinan, hingga terkait skema pendanaan.

Hal-hal tersebut disusun sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan dari masing-masing Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dan Pemerintah Kabupaten Bulungan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

“Pembangunan kota-kota baru tersebut diarahkan sebagai pengendali urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali,” ujar Menko Darmin.

Menko Darmin menegaskan penandatanganan kali ini merupakan bentuk komitmen penuh pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan KBM Tanjung Selor sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

Menurut dia, hal ini didukung dengan tingginya indeks daya saing wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur yang berada di peringkat ke-3 pada 2017 lalu.

“Tingginya indeks daya saing didukung oleh tingginya kualitas hidup dan pembangunan infrastruktur,” urai Menko Darmin.

Menko Darmin menjelaskan secara geografis KBM Tanjung Selor berada di posisi yang strategis.

Selain itu, juga didukung dengan pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kawasan Perbatasan Negara Indonesia – Malaysia di Nunukan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Menko Darmin menjelaskan ada empat langkah awal bagi pembangunan KBM Tanjung Selor. Pertama, dengan merevisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Bulungan sebagai landasan utama dalam pembangunan Kota.

Kedua, dengan menyusun rencana pembangunan Tanjung Selor secara lebih terpadu, termasuk menyusun tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif.

Ketiga, dengan mempersiapkan infrastruktur fisik dan Sumber Daya Manusia yang dapat mendukung berkembangnya Kota Tanjung Selor, dan didasarkan pada perencanaan yang matang dan berbasis spasial.

Keempat, dengan menyusun rencana kerja pembangunan Kota Mandiri Tanjung Selor.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyampaikan dengan adanya Inpres ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

“Baru kali ini ada Inpres yang diterbitkan khusus untuk membangun sebuah kota yang lokasinya jauh, dan ada di luar Jawa,” jelas Irianto.