İqbal Musyaffa
04 Desember 2017•Update: 04 Desember 2017
Iqbal Musyaffa
JAKARTA
Bank Indonesia (BI) akhirnya meluncurkan National Payment Gateway (Gerbang Pembayaran Nasional/NPG) pada Senin, setelah digagas sejak 20 tahun lalu.
Gubernur BI Agus Martowardoyo mengatakan, adanya GPN akan membuat proses transaksi antar bank dapat lebih terkoneksi, efisien, dan dilakukan secara domestik. Di antaranya adalah proses otorisasi, kliring, dan settlement.
“Juga untuk meningkatkan perlindungan konsumen melalui pengamanan data transaksi nasabah,” ujar Agus.
Setiap menit, Agus memperkirakan, ada lebih dari 10 ribu transaksi ATM, kartu debit, dan kartu kredit di Indonesia. Selama ini, data dan alur dari banyaknya transaksi ini masih tercecer dan tak efisien.
Fragmentasi muncul karena industri yang membangun sistem pembayaran yang “hanya melayani instrumen yang diterbitkannya sendiri”.
“Contoh sederhananya, kita sering lihat banyak mesin ATM di mal dan berjejernya mesin EDC di kasir supermarket,” ucap Agus.
GPN, ujar dia, akan mendorong terjadinya sharing infrastruktur.
“Melalui GPN, masyarakat dapat bertransaksi dari bank manapun dengan menggunakan instrumen dan kanal pembayaran apapun,” jelas dia.
Potongan biayanya pun lebih murah. Bila sebelumnya biaya merchant discount rate (MDR) untuk penggunaan kartu pada mesin ATM atau mesin EDC keluaran bank berbeda sebesar 2-3 persen, dengan adanya GPN hanya akan dikenai tarif 1 persen.
GPN, menurut Agus, juga berfungsi sebagai backbone untuk mendukung program pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial nontunai, elektronifikasi jalan tol dan transportasi publik, serta keuangan inklusif.
“GPN juga dapat mengembangkan sistem perdagangan nasional berbasis elektronik terkait roadmap pengembangan e-commerce,” lanjut Agus.