Kesepakatan dengan Freeport, awal negosiasi panjang
Kerja keras pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan negara perlu diapresiasi
(ki-ka) CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, dan Staf Khusus Bidang Komunikasi Kementerian ESDM dalam Konferensi Pers soal kesepakatan perpanjangan operasional PT Freeport Indonesia, Jakarta, 29 Agustus 2017. (Megiza Asmail - Anadolu Agency)
Jakarta
Muhammad Latief
JAKARTA
Kesepakatan pemerintah Indonesia dan PT Freeport soal pelepasan saham (divestasi) hingga 51 persen, pembangunan smelter, dan perubahan kontrak merupakan awal negosiasi panjang. Demikian diungkapkan Fabby Tumiwa, Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Selasa, tak lama setelah kongsi pemerintah-Freeport mengumumkan finalisasi perpanjangan izin operasional Freeport.
Menurut Fabby, pemerintah harus bekerja keras agar detail kontrak tersebut tidak melenceng dari kepentingan nasional. “Detail soal investasi, rezim dismal, ketentuan pajak dan sebagainya akan jadi bahasan alot,” ujarnya kepada Anadolu Agency.
Pemerintah dan Freeport, menurut Fabby, baru mencapai “kesepakatan payung”, karena masih ada sejumlah rincian yang perlu dirundingkan. Soal divestasi saham, misalnya, belum diumumkan kejelasan soal time line atau waktu dan tahapan penjualannya. Selain itu, juga harus disepakati soal harga saham, mekanisme penjualan, dan paket kebijakan fiskal pemerintah.
Kemudian, soal pembangunan smelter, masih ada pembicaraan panjang soal kapasitas dan pengelolaan produksinya. “Masalah pajak, perlu dibicarakan dengan detail soal nail down atau prevailing,”ujarnya.
Pemerintah, menurutnya, harus memastikan seluruh negosiasi lanjutan tetap bisa menguntungkan Indonesia, dan masyarakat Papua mendapatkan manfaat besar.
Meski demikian, lanjut Fabby, kerja keras pemerintah untuk bergeming dengan tuntutan mereka dalam negosiasi ini pantas diapresiasi, karena memperlihatkan tekad pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan negara.
Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) Rachmi Hertanti mengatakan, pemerintah harus memaksimalkan kemampuan BUMN untuk membeli saham divestasi Freeport. Menurutnya, BUMN masih merupakan satu-satunya entitas bisnis yang bisa digunakan untuk kemakmuran rakyat.
“Tapi ini harus cek lagi, kemampuan BUMN dan BUMD. Pemerintah harus mendorong BUMN untuk meningkatkan kemampuannya (membeli saham Freeport),” ujarnya.
