Muhammad Latief
JAKARTA
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita meyakinkan pengusaha bahwa industri kelapa sawit Indonesia dikelola dengan berbasis lingkungan dan merupakan sektor yang memengaruhi kehidupan jutaan orang.
“Crude Palm Oil (CPO) berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pengembangan daerah pedesaan, serta mendukung pembangunan ekonomi nasional secara umum,” ujar dia dalam ‘Indonesia Palm Oil Forum’ yang diselenggarakan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Rabu.
Menurut Enggar, Indonesia ingin ada perdagangan yang adil terhadap minyak kelapa sawit dan menghapus praktik perdagangan diskriminatif.
“Itu praktik yang tidak adil dan merugikan sektor minyak kelapa sawit dikarenakan kepentingan komersial yang restriktif dan input kebijakan yang keliru,” ujar Menteri Enggar.
Menurut Menteri Enggar, prinsip perdagangan Indonesia adalah melalui kolaborasi dan kemitraan. “Di tengah ketidakpastian ekonomi dan perdagangan global, kolaborasi dan kemitraan sangat penting untuk meningkatkan investasi dan perdagangan secara berkelanjutan.”
Menurut Menteri Enggar, upaya mengembangkan sektor CPO untuk mempromosikan pembangunan pedesaan dan mengatasi kemiskinan di Indonesia dimulai sejak akhir 1990-an.
Hal itu jauh sebelum adopsi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2015. Pada 2001―2010 sektor CPO di Indonesia telah membantu 10 juta orang keluar dari kemiskinan, dan setidaknya 1,3 juta penduduk desa di daerah pedesaan diangkat dari garis kemiskinan.
Budidaya kelapa sawit dapat menghasilkan pendapatan yang tinggi dan stabil untuk petani kecil. Ini menciptakan kelas menengah pedesaan yang berlangsung selama beberapa generasi.
Sektor tersebut juga menyediakan lapangan kerja bagi lebih dari 5,5 juta orang, dan mata pencaharian 21 juta orang. Indonesia bergantung pada industri ini.
“ Tepat dikatakan jika industri CPO adalah salah satu sektor yang paling penting bagi ekonomi Indonesia. Hal itu seperti Boeing bagi AS, atau Airbus bagi Uni Eropa,” ujar Menteri Enggar.
Pemerintah Indonesia, menurut Menteri Enggar telah meluncurkan inisiatif Indonesia Sustainability Palm Oil (ISPO) pada 2011 dan sertifikasi ISPO pada 2015 untuk mengatasi masalah lingkungan industri ini.
Pemerintah juga mengadopsi moratorium eksploitasi lahan gambut pada 2011 dan kemudian memperluas moratorium tersebut mencakup semua jenis pembukaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit baru.
“Produksi CPO yang tinggi dapat melestarikan cadangan minyak global. Indonesia berupaya meningkatkan produktivitas CPO sekaligus mengatasi tantangan sosial dan lingkungan sehingga produksi CPO Indonesia tidak akan merusak alam,” jelas Menteri Enggar.
