Program BBM satu harga tidak bebani Pertamina

Iqbal Musyaffa

JAKARTA

Perusahaan minyak dan gas negara PT Pertamina mengaku tidak terbebani dengan adanya program BBM satu harga oleh pemerintah.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan dari 115 titik lokasi BBM satu harga, volume penjualannya hanya 0,02 persen dari total penjualan BBM Pertamina.

“Tentu itu tidak memberikan dampak yang besar, apalagi kalau sampai disebut beban,” ungkap dia dalam Pertamina Energy Forum di Jakarta, Rabu.

Program BBM satu harga menurut Nicke, merupakan tanggung jawab Pertamina untuk menyalurkan BBM ke daerah yang sulit dijangkau. Pemerintah menurut Nicke, telah berkomitmen untuk meningkatkan subsidi solar dari Rp500 menjadi Rp2000 sebagai kompensasi kepada Pertamina.

Kemudian, berdasarkan Perpres nomor 43 tahun 2018, BBM jenis Premium juga akan mendapatkan perlakuan yang sama seperti solar. Keputusan ini menurut dia, mengubah sangat banyak pada struktur finasial Pertamina.

“Sehingga tidak perlu lagi kita membahas kerugian,” tegas Nicke.

Fokus Pertamina menurut dia, adalah untuk memberikan pelayanan dalam ketersediaan energi yang bisa dijangkau dengan harga terjangkau,

Pada kesempatan yang sama, Direktur Keuangan Pertamina Pahala Mansury menambahkan Pertamina pada tahun ini mendapatkan kompensasi sekitar USD1,2 miliar dari pemerintah sebagai penggantian dari penjualan solar pada tahun 2017.

Kompensasi tersebut menurut dia, diukur berdasarkan penghitungan formula penjualan solar yang dilakukan Pertamina.

Kemudian, pada tahun depan Pahala menambahkan Pertamina akan mendapatkan penggantian dari pemerintah untuk penjualan solar dan juga Premium yang dilakukan pada tahun ini sebagai implementasi Perpres nomor 43 tahun 2018.

“Kalaupun ada beban dari penjualan BBM satu harga, pada saatnya akan ada penggantian dari pemerintah berdasarkan formula penghitungan,” jelas Pahala.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan untuk kompensasi penjualan Premium oleh Pertamina pada tahun depan akan dialokasikan oleh Kementerian ESDM.

“Bentuk kompensasinya seperti apa, nanti Kementerian ESDM yang atur,” jelas Fajar.