Nigeria berhasil jaring USD1.6 miliar dari kebijakan whistle-blowing

Rafiu Ajakaye

LAGOS, Nigeria

Pemerintah Nigeria pada Selasa mengumumkan bahwa kebijakan whistle-blowing-nya berhasil menjaring sekitar USD1,6 miliar (23,2 triliun rupiah) hampir dua tahun setelah diberlakukan.

Pemerintahan Muhammadu Buhari menyebutnya sebagai dorongan besar untuk kampanye anti-korupsi.

Kebijakan itu telah mendorong sejumlah warga Nigeria untuk melaporkan kegiatan akuisisi yang korup oleh para pejabat pemerintah, Menteri Informasi Lai Mohamed mengatakan pada sebuah acara di kota Port Harcourt.

"Hingga Mei tahun ini, Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan (EFCC) melalui Kebijakan Whistle Blower, telah memulihkan kerugian negara lebih dari NGN527 miliar atau USD1,4 miliar (21 triliun rupiah)," menurut Mohamed.

Pengumuman ini dilakukan menyusul seruan kepada pemerintah untuk mengungkapkan jumlah yang telah terjaring dalam kampanye anti-korupsi sejauh ini.

Pihak oposisi menyebut kampanye ini sebagai alat untuk menjatuhkan pemimpin mereka, klaim ini kemudian dibantah pemerintah.

Diluncurkan pada Desember 2016, kebijakan whistle-blowing melibatkan warga untuk secara diam-diam mengekspos kegiatan korupsi di sektor swasta dan publik, terutama kegiatan mencuri atau mengalihkan dana publik, dengan imbalan sedikitnya 2,5 persen dari jumlah yang diperoleh kembali berkat laporan tersebut.

Mohamed menyerukan warga untuk terus mendukung perang melawan korupsi.

“Upaya ini seharusnya tidak dilihat sebagai upaya tunggal dari Bapak Presiden atau pemerintah saja,” ujar Mohamed.

Dia menambahkan media memiliki tugas untuk memastikan bahwa program-program pemerintah, yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi warga, diproyeksikan sebagai pencapaian nasional dan bukan hanya milik Presiden atau pemerintahan, kata dia.