PT Garam: Tidak semua industri harus disuplai garam impor

Muhammad Latief

JAKARTA 

PT Garam, perusahaan negara yang bergerak dalam industri garam, meminta agar pemerintah hanya mengimpor garam indusri yang tidak bisa disediakan oleh produsen lokal.

Dengan demikian, impor akan berkurang dari waktu ke waktu seiring dengan kemajuan industri garam nasional.

Direktur Operasional PT Garam Hartono mengatakan, industri garam nasional memang belum bisa menyuplai kebutuhan industustri kimia dasar atau chlor-alkali plant (CAP) dan garam farmasi

Namun, kebutuhan industri lain seperti pengeboran minyak, water treatments bahkan aneka pangan bisa dipenuhi oleh produk lokal.

“Untuk aneka pangan sebenarnya bisa, tapi perlu treatments lagi. Ini ada biaya dan susut. Tapi dalam rangka kearifan lokal, harusnya bisa,” ujar dia pada Anadolu Agency, Selasa.

Menurut Hartono, tahun ini, PT Garam menargetkan peningkatan produksi hingga 80 persen. Jika pada tahun lalu, perusahaan ini hanya berhasil merealisasikan produksi garam sebesar 194.300 ton, target produksi tahun ini sebesar 350.000 ton.

Peningkatan produksi ini kata Hartono bisa terjadi karena perusahaanya menambah luasan ladang penggaraman di Kupang, Nusa Tenggara Timur seluas 300 hektare.

Wilayah timur Indonesia, kata Hartono cocok menjadi ladang garam karena mempunyai musim kering hingga 10 bulan lebih panjang dari wilayah lain.

Selain itu, prediksi cuaca dari Badan Metereologi dan Geofisika (BMKG) menyebut adanya tambahan satu bulan cuaca kering.

Menurut Hartono, PT Garam juga sudah menjalin kerjasama dengan perusahaan dari Korea Selatan dan China dengan teknologi prisma dan tunel untuk mengeringkan air laut.

Perluasan lahan dan teknologi baru ini, menurut Hartono akan mengurangi ketergantungan pada garam impor. Jika rata-rata impor garam berkisar 2,1-2,5 juta ton pertahun, pada 2020 diprediksi hanya akan mengimpor sebanyak 1,7-1,8 juta ton per tahun.

Impor terlalu banyak

Menurut Hartono, neraca garam tahun ini memperlihatkan, untuk kebutuhan konsumsi 250 juta penduduk sebanyak 750.000 ton dengan asumsi tiap warga 3 kilogram (kg).

Kemudian untuk kebutuhan pengasinan ikan dan lain-lain sebanyak 1,4 juta ton. Sedangkan untuk kebutuhan industri mencapai 2,2 juta ton. Sehingga total menjadi 3,7 juta ton.

“Asumsi pemerintah saya tidak tahu. Mungkin dianggap mungkin ini dan tahun depan gagal ada gagal panen sehingga 3,7 juta ton diimpor semua,” ujar Hartono.

Keputusan mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton ini diambil setelah Rapat Kordinasi Terbatas (Rakortas) di Kemenko Ekonomi beberapa waktu lalu.

Mereka mengimpor dengan mendengar paparan dari KKP dan Kementerian Perindustrian.

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia Darmin Nasution waktu itu lebih memperhatikan paparan dari Kementerian Perindustrian karena garam tersebut ditujukan untuk industri.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL) KKP Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, pihaknya merekomendasikan kuota impor garam industri sebanyak 2,1 juta ton.

Perhitungannya, kebutuhan garam tahun ini mencapai 3,9 juta ton. Sedangkan produksi bisa mencapai 1,5 juta ton dan sisa stok tahun lalu sebanyak 340.000 ton.

“Sehingga kekurangannya sebesar 2,1 juta ton, dibulatkan jadi 2,2 juta ton" ujar Brahmantya.

Target produksi 1,5 juta ton ini bisa tercapai karena ada BMKG memprediksi ada tambahan cuaca panas selama satu bulan tahun ini.

Politik Impor

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) Susan Herawati, mengatakan sejak 1990, pemerintah tidak bisa lepas dari ketergantungan terhadap garam impor.

Menurut Susan, kedaulatan pangan termasuk kedaulatan garam, sulit terwujud jika pemerintah terlalu mengandalkan impor.

“Selama politik pangan pemerintah adalah politik impor, maka mustahil dapat berdaulat dan swasembada garam pada 2019,” ujar dia.

Susan meminta pemerintah Indonesia membuat proyek besar dengan melibatkan ilmuwan, lembaga riset, dan universitas untuk bisa memproduksi garam nasional dengan kadar NaCl lebih dari angka 97,4 persen.