Muhammad Latief
06 September 2017•Update: 07 September 2017
Muhammad Latief
JAKARTA
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diproyeksikan tumbuh moderat di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dan berkembang, Selasa.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun depan diproyeksikan melambat dari 6,7 persen pada 2017 menjadi 6,4 persen; Uni Eropa dari 1,9 persen tahun lalu menjadi 1,7 persen; sedangkan perekonomian Jepang turun dari 1,3 persen menjadi 0,6 persen tahun depan.
“Volume perdagangan (diperkirakan) akan stagnan, tidak lebih baik dari 2017. Tahun ini 4 persen, tahun depan 3,9 persen,” Kata Menteri Ani, panggilan akrabnya.
Penurunan ekonomi ini, menurut Menteri Ani, adalah tantangan untuk melakukan restrukturisasi strategi Indonesia dalam perdagangan global, melihat tren pelemahan perdagangan internasional yang melemah belum menunjukkan pemulihan. “Ini tantangan bagi kita, yang selama ini perekonomiannya mengandalkan ekspor.”
Harga komoditas, menurut Menteri Ani, akan terus melemah. Di sisi lain, rezim proteksionisme negara menguat. Mata uang negara-negara maju akan menguat dipicu arus balik modal dari negara-negara berkembang.
Isu lain yang perlu diwaspadai, kata Menteri Ani, adalah ketegangan yang dipicu oleh kebijakan militer Korea Utara dan ancaman terorisme global. Selain itu, negara-negara maju sedang menghadapi masalah aging population (penuaan populasi) sehingga memberatkan perekonomian mereka.
“Tiongkok sedang dalam proses rebalancing, [sehingga] pertumbuhan ekonominya mengandalkan domestic demand.”
Dengan banyak pertimbangan ini, Kementerian Keuangan yang dipimpinnya menyusun asumsi dasar perekonomian Indonesia dengan target pertumbuhan 5,4 persen dan inflasi 3,5 persen.
Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar dipatok pada Rp 13.500, suku bunga SPN 3 bulan 5,3 persen, harga minyak (ICP) USD 48 per barel, lifting minyak 800 ribu barel per hari (Bph), dan lifting gas 1,2 juta barel per hari.
Target tersebut, kata Menteri Ani, akan tercapai dengan syarat pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang membalikkan ketidakpastian global ini menjadi akselerasi kegiatan perekonomian. Antara lain, dengan menjaga konsumsi rumah tangga pada level 5,1 persen.
“Daya beli harus tetap kuat, inflasi harus rendah, belajar sosial harus diefektifkan,” ujar dia.
Menurutnya, tahun 2018 akan terlewati dengan baik jika APBN 2018 fokus pada belanja prioritas untuk menstabilkan angka kemiskinan. Kemudian, harus ada reformasi dari sisi penerimaan pajak negara, bea cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Yang juga penting, sebut Menteri Ani, “Menjaga momentum kepercayaan dengan meningkatkan standar pelayanan publik.”
