01 Agustus 2017•Update: 02 Agustus 2017
Hayati Nupus
JAKARTA
Pendiri sekaligus CEO aplikasi Telegram Pavel Durov bertemu dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di kantor kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa siang. Pertemuan ini dalam rangka membahas tindak lanjut pemblokiran 11 Domain Name System (DNS) Chanel Telegram yang mengandung muatan terorisme.
“Saya mengapresiasi yang dilakukan Pavel. Waktu diblok, ia komplain, tapi setelah menyadari ada permasalahan di internal Telegram, esoknya ia minta maaf dan berjanji akan datang ke Indonesia. Sekarang janjinya ia penuhi,” ujar Rudiantara pada media.
Pertemuan ini dalam rangka menyiapkan Standar Operating Prosedure (SOP) komunikasi Telegram dengan Kominfo. SOP tersebut membahas bagaimana tata cara membuka identitas organisasi terkait radikalisme dan terorisme yang komunikasinya dilakukan melalui Channel Telegram, nomor telepon anggota Channel, sekaligus membahas berapa lama channel itu akan ditutup.
“Kita berharap nanti bisa diakses lagi. Kita selesaikan bersama-sama, ini untuk kepentingan bersama,” ujarnya.
Tak hanya oleh Kominfo, penyusunan SOP ini nantinya akan melibatkan lembaga terkait seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN). “Semua stakeholder akan terlibat,” ujar Rudiantara.
Telegram dan Kominfo memiliki kepentingan yang sama dalam melindungi masyarakat dari bahaya radikalisme dan terorisme. Selain dengan Telegram, Kominfo akan berkomunikasi juga dengan media sosial lain dari berbagai platform.
“Ini dunia virtual, yang penting ada komunikasi dulu. Telegram kan non-provit organization, perlakuannya berbeda dengan platform lain,” ungkap Rudiantara.
