Hayati Nupus
JAKARTA
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurun sebanyak 2,73 poin dari tahun 2015 sebesar 72,82 menjadi 70,09 pada 2016.
Indeks didapat berdasarkan hasil riset Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Kementerian Politik, Hukum dan HAM, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, dengan menggunakan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi.
“Meski terjadi penurunan, namun demokrasi di Indonesia masih dalam kategori sedang,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Kamis.
Deputi Bidang Politik, Hukum dan Pertahanan Bappenas, Slamet Soedarsono, mengatakan gejala demokrasi di Indonesia melemah disebabkan beberapa faktor, yaitu terorisme, memburuknya ekonomi dan bangkitnya otoritarianisme.
“Tantangannya berkaitan dengan demokrasi yang proseduralnya sudah bagus, tapi secara substansi belum,” katanya.
Sementara itu, tim ahli yang terlibat sekaligus pakar politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syarif Hidayat, mengatakan penurunan demokrasi di Indonesia terkait dinamika politik usai Pilkada di sejumlah daerah, terutama di DKI.
“Berbagai kejadian dalam Pilkada menghambat kebebasan berkumpul, berpendapat dan berserikat. Tren ini menurun terutama di DKI Jakarta,” katanya.
Lebih lanjut Suhariyanto mengatakan perkembangan demokrasi tak hanya berdasarkan peran pemerintah tapi juga aspek lain di masyarakat seperti Partai Politik dan lembaga hukum.
“Artinya IDI merupakan tanggung jawab seluruh stake holders,” ujarnya.
Suhariyanto memetakan empat hal yang perlu memperoleh perhatian, yaitu menurunnya kaderisasi partai politik, minimnya rekomendasi DPRD kepada eksekutif, minimnya informasi APBD oleh Pemerintah Daerah dan perlunya menghindari demonstrasi tanpa kekerasan.
“Kalau itu diperbaiki, kehidupan demokrasi di Indonesia lebih baik, kehidupan masyakarat Indonesia lebih nyaman,” pungkas Suhariyanto.
