Kekerasan SARA meningkat di Indonesia

Hayati Nupus

JAKARTA

Kekerasan berdasarkan etnis, kelompok, dan suku meningkat di Indonesia. Hal itu ditemukan dalam hasil riset Badan Pusat Statistik (BPS), Kamis.

BPS mengukur demokrasi Indonesia berdasarkan variabel ancaman atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan jender, etnis dan kelompok menurun sebesar 3,43 poin dari 91.18 pada 2015, menjadi 87.75 poin pada 2016.

Pakar politik dan ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syarif Hidayat mengatakan manipulasi isu menggunakan etnis, agama dan kelompok banyak terjadi ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

“Isu ini menjadi senjata bagi peserta Pilkada untuk memperoleh dukungan masyarakat,” kata Syarif kepada Anadolu Agency, Kamis.

Diskriminasi lainnya, kata dia, dialami kelompok rentan seperti orang miskin dalam akses pelayanan BPJS Kesehatan. Berbagai pengaduan diskriminasi akses pelayanan BPJS Kesehatan kerap muncul di berbagai pemberitaan media.

“Ini menarik dan perlu diungkap, demi perbaikan, bahwa persoalan etnis, kelompok rentan, berkumpul dan berserikat masih ada,” katanya.

Sementara itu, demokrasi Indonesia berdasarkan variabel ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul, berekspresi dan berserikat turun sebesar 4.41 poin dari 86,76 pada 2015, menjadi 82.35 pada 2016.

“Terutama pada poin ucapan pemerintah/pejabat bersumber dari masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,” kata Syarif.

Penyelesaian dari unsur pemerintah, kata Syarif lebih mudah, tinggal menginstruksikan agar pemerintah tak mudah mengumbar ucapan atau tindakan yang bisa mengekang kebebasan berpendapat.

Meski begitu penyelesaian di masyarakat, kata Syarif, cenderung sulit.

Dia memetakan tiga hal penting sebagai solusi menumbuhkan demokrasi di masyarakat, yaitu pendidikan politik dari pemerintah, menghidupkan forum dialog warga dan pendidikan politik dari Parpol untuk konstituen.

“Kalau serius ingin revolusi mental, ini kesempatan pendidikan politik untuk masyarakat yang cenderung tertunda,” katanya.

Riset IDI bekerja sama dengan Kementerian Politik, Hukum dan HAM, Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri, mengenai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI).

Demokrasi di Jakarta terjun bebas

Dalam riset yang sama, terungkap juga bahwa DKI Jakarta menjadi provinsi dengan penurunan IDI terparah.

Tahun 2015, DKI Jakarta menempati provinsi dengan IDI tertinggi sebesar 85,32 persen, namun angka ini terjun bebas di tahun berikutnya menjadi 70,11.

Tim ahli sekaligus peneliti Universitas Indonesia, Maswadi Raud, mengatakan semua aspek di DKI mengalami penurunan sejak 2015 ke 2016.

Penurunan terparah pada aspek hak-hak politik dari 83,19 pada 2016 menjadi 67.54 pada 2016. Aspek lembaga demokrasi menurun dari 83,26 dari 2015 menjadi 63,19 pada 2016.

Sementara aspek kebebasan sipil menurun dari 89,64 pada 2015 menjadi 81.11 pada 2016.

“Tak hanya aspek hak-hak politik, tapi juga aspek kebebasan sipil dan lembaga demokrasi di DKI mengalami penurunan,” ujar Maswadi.

Di DKI, paling menonjol penurunan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, dari 100 persen pada 2015 menjadi 05,47 persen pada 2016.

“Turun hampir 94,53 poin. Ini luar biasa drastis,” ujar peneliti Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah, Musdah Mulia.

Musdah mengatakan demokrasi adalah proses dinamis, variabel yang naik turun di hampir semua provinsi, menunjukan kehidupan demokrasi yang fluktuatif.

Dia menekankan pentingnya pendidikan politik, agar demokrasi Indonesia tak lagi mengalami penurunan di masa mendatang.

“Perlu kerja bersama, bukan hanya birokrasi tapi seluruh stakeholders, sehingga esensi demokrasi bisa dipahami baik oleh seluruh masyarakat dan elit politik,” katanya.