Indonesia terus pantau proses repatriasi Muslim Rohingya

Erric Permana

JAKARTA

Indonesia, bersama masyarakat internasional ASEAN dan PBB, akan terus melakukan pengawasan agar MoU Myanmar dan Bangladesh untuk repatriasi terlaksana.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan kerja sama Bangladesh dan Myanmar diharapkan akan membawa perubahan situasi yang lebih baik di lapangan dan memenuhi hak-hak para pengungsi Rohingya untuk kembali ke tempat tinggalnya.

"Kerja sama kedua negara adalah aset penting dalam penanganan krisis di Rakhine State." ujar Menlu Retno dalam “Working Lunch on Rohingya Crisis” tingkat Menteri Luar Negeri yang diselenggarakan oleh Inggris dan Perancis di sela-sela Pertemuan Tingkat Tinggi Majelis Umum PBB ke-73 di New York, Amerika Serikat pada 24 September 2018.

Dalam pertemuan itu, Negara-negara yang hadir menyampaikan apresiasi atas peran Indonesia dalam mendukung dan mendorong penanganan situasi di Rakhine State.

Secara khusus, Menlu Inggris selaku tuan rumah menyampaikan dukungan terhadap peran dan kepemimpinan Indonesia.

Retno mengajak masyarakat internasional untuk tidak kehilangan fokus dalam mendukung proses demokratisasi penuh di Myanmar untuk membawa kesejahteraan rakyat dan juga situasi damai.

Menlu RI menekankan faktor-faktor penting untuk mengubah situasi di lapangan menjadi lebih baik, yaitu menciptakan lingkungan kondusif dan jaminan keamanan untuk kembali ke daerah asal.

"Kedua, memajukan proses repatriasi dan jaminan tidak ada situasi setback," kata Retno.

Pertemuan Working Lunch on Myanmar, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt dan Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian, dihadiri lebih dari 15 pejabat setingkat Menteri.

Hadir pula dalam pertemuan tersebut Minister for the Office of the State Counsellor of Myanmar dan Minister of International Cooperation Myanmar, Menteri Luar Negeri Australia, Jepang, Turki, Singapura, Malaysia, Jepang, Wakil Tetap AS untuk PBB, serta Komisaris Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi dan Kepala UNDP.