Nasib kasus korupsi Setya Novanto diputuskan sore ini

Shenny Fierdha

JAKARTA

Sidang putusan praperadilan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto terkait status tersangkanya dalam kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP) akan digelar pada Jumat sore di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Cepi Iskandar selaku hakim tunggal akan memimpin jalannya persidangan.

Jika gugatan praperadilan Ketua Umum Partai Golkar ini diterima, maka seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Setya akan dihentikan dan status tersangka yang melekat padanya akan dicabut.

Sebaliknya, jika gugatan ditolak, proses hukum terhadap Setya akan terus berlanjut.

Gugatan praperadilannya teregister Nomor 97/Pid.Prap/2017/PN Jak.Sel.

Pada awal September, Setya melalui tim kuasa hukumnya yang dipimpin oleh Ketut Mulya Arsana mengajukan gugatan praperadilan lantaran Setya merasa penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK tidak sah sebab status ini diberikan tanpa melalui proses penyidikan yang sah dan tanpa disertai minimal dua alat bukti yang sah.

Namun, tim kuasa hukum KPK yang dipimpin oleh Kepala Biro Hukum KPK Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan semuanya sesuai prosedur hukum yang berlaku sebab mereka telah memeriksa ratusan saksi dan dokumen, serta meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan, sebelum akhirnya menetapkan Setya sebagai tersangka.

Setya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh badan antirasuah tersebut pada Juli.

Ia diduga mengatur anggaran proyek e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun itu agar mendapat lampu hijau dari sesama anggota DPR, selain ia pun diduga mengondisikan pemenang proyek.

Berdasarkan penuturan terdakwa kasus e-KTP Irman dan Sugiharto (keduanya sama-sama mantan pejabat Kementerian Dalam Negeri), Setya diduga mendapat jatah sebanyak 11 persen dari nilai proyek, setara dengan Rp 574 miliar.

Total kerugian negara ditaksir mencapai Rp 2,3 triliun.

Setya disangka melanggar Pasal 3 atau Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.