Pejabatnya ditangkap KPK, Menteri Perhubungan minta maaf
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK
Erric Permana
JAKARTA
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, meminta maaf kepada seluruh masyarakat terkait penangkapan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pagi tadi.
Permintaan maaf tersebut disampaikan karena korupsi masih terjadi di kementerian yang dipimpinnya sejak pertengahan tahun 2016 tersebut. Dia pun memastikan penangkapan tersebut akan menjadi masukan bagi kementeriannya.
“Semua masih ingat ketika saya melakukan operasi tangkap tangan pungli di awal saya masuk Kemenhub, ternyata praktik ini masih ada meski pada setiap kesempatan saya selalu mengingatkan,” tutur Menhub di Jakarta.
Lebih lanjut Menhub akan menghormati dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada KPK. Kejadian ini menjadi masukan bagi dirinya untuk lebih keras melakukan pengawasan ke dalam.
"Prihatin karena sejak awal saya sudah keras supaya jangan ada orang Kemenhub yang menerima suap atau korupsi. Selanjutnya kami masih menunggu pernyataan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai detail operasi tangkap tangan terhadap pejabat Kemenhub," ujar Menteri Budi.
Hingga kini, pihak Kemenhub belum memberikan pernyataan resmi, siapakah pejabatnya yang ditangkap KPK. Namun, menurut informasi, pejabat tersebut setingkat eselon I di Direkotrat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan.
Jika terbukti benar, maka ini kasus suap kedua di lingkungan Kemenhub. Sebelumnya, Tim Saber Pungli pada 2016 melakukan operasi tangkap tangan terkait perizinan di Direktorat Jenderal Hubungan Laut Kementerian Perhubungan. Presiden Joko Widodo pun sempat meninjau langsung ke pasca penangkapan.
