Pembangunan infrastruktur hancurkan lingkungan Indonesia

Shenny Fierdha

JAKARTA

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa bumi Indonesia dalam kondisi yang tidak baik akibat gencarnya pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah.

"Watak pembangunan ekonomi kita tidak berubah karena tetap eksploitatif. Membangun dari pinggiran atau desa itu bagus untuk meratakan pembangunan tapi kalau terus eksploitasi alam, tidak akan bagus," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Khalisah Khalid di Jakarta, Kamis..

Menurutnya pemerintah Indonesia justru menjadikan kawasan hutan, lahan pertanian, dan pesisir sebagai target ekspansi industri, baik untuk dijadikan area pabrik maupun menjadi area properti.

Selain itu janji Presiden Joko Widodo untuk mengukuhkan Indonesia sebagai negara maritim pun tampak bertolak belakang karena adanya proyek reklamasi yang menyasar peisisir secara massif.

Khalisah mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur ini dapat berdampak pada terancamnya kawasan alam yang memiliki fungsi ekologis besar dalam hidup manusia.

Perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia tidak akan tercapai jika pemerintah tidak berani mengoreksi kebijakan ekonomi dan pembangunan.

"Akar masalah konflik agraria di Indonesia adalah kekayaan alam mayoritas dikuasai oleh korporasi sementara petani umumnya tidak punya tanah atau lahan sendiri," kata Khalisah.

Meski belum banyak kemajuan untuk lingkungan dalam tiga tahun pemerintahannya, namun Khalisah berpendapat bahwa Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla masih bisa memanfaatkan dua tahun yang tersisa untuk memperbaiki keadaan sebelum pemerintahan mereka selesai pada 2019.

"Solusi untuk ketimpangan ekonomi adalah sistem kepemilikan sumber daya alam yang harus dirombak," tutup Khalisah.