Pemerintah pastikan tak akan teken PKPU soal mantan napi koruptor

Erric Permana

JAKARTA

Pemerintah memastikan tidak akan menandatangani Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi kasus korupsi maju sebagai calon legislatif pada Pemilu 2019 mendatang.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan PKPU tersebut berpotensi menabrak aturan perundangan-undangan yang ada. Apalagi, kata dia, aturan PKPU tidak bisa lebih tinggi dari UU yang ada.

"Karena dua hal yang ditabrak [PKPU], yaitu UU dan putusan MK," ujar Menteri Yasonna di Pusdiklat BPK, Jakarta pada Rabu.

Dia pun menyarankan KPU membuat aturan lain mengenai mantan napi koruptor yang maju sebagai calon legislatif.

Misalkan saja, kata dia, KPU membuat pemberitahuan kepada masyarakat mengenai mantan napi koruptor yang maju.

"Kalau saya sarankan buat saja di papan kertas suara sebelum TPS itu nanti, namanya caleg nomor segini nomor segini napi tipikor. Itu jelas," tambah Menteri Yasonna.

Menurut dia, keberadaan PKPU tersebut dapat menghilangkan hak seseorang untuk maju. Apalagi, kata dia, undang-undang Pemilu sudah jelas mengatur mengenai bolehnya maju mantan napi koruptor tersebut.

Menteri Yasonna menilai hanya pengadilan yang bisa menghilangkan hak politik seseorang.

"Tetapi UU mengatakan kalau sudah melewati hukuman dan dia sudah menyampailan ke publik, menyatakan menyesal, itu yang maunya di follow-up," tambah dia.

Menteri Yasonna menyebut akan duduk bersama dengan KPU membahas hal tersebut.

Sebelumnya, KPU membuat aturan yang melarang mantan napi koruptor maju dalam Pemilu 2019 mendatang. Pemerintah pun menegaskan melalui pernyataan Presiden RI Joko Widodo yang tidak setuju dengan aturan itu.