Polisi: Satgas Money Politic dan Sentra Gakumdu tak tumpang tindih

Shenny Fierdha

JAKARTA

Polisi memastikan akan menyesuaikan peran dan tugas dari Satuan Tugas (Satgas) Money Politic dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 agar fungsi kedua badan tersebut tidak tumpang tindih.

Jika jadi dibentuk, Satgas Money Politic dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ini bertujuan untuk mencegah adanya politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang akan digelar di 171 daerah pada Juni 2018.

Padahal, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kejaksaan Agung, dan Polri sudah berdiri sejak 2008 dan berfungsi untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran pidana dalam pemilu, termasuk politik uang.

Namun, Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto menegaskan bahwa peran Satgas Money Politic Polri dan Sentra Gakumdu tidak akan bentrok satu sama lain.

"Pasti nanti kita akan sinkronisasi, kita sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing supaya tidak tumpang tindih," kata Setyo di Jakarta, Kamis.

Karena belum terbentuk, jumlah personel Polri yang dilibatkan dalam Satgas Money Politic juga belum pasti..

"Sekarang sedang dirancang [personelnya]. Kalau sudah ada, nanti dirilis. Diharapkan akan ada kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi," ucap Setyo.

Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa Polri akan membentuk Satgas Money Politic guna memerangi adanya politik uang yang rawan dilakukan oleh calon kepala daerah demi memenangkan Pilkada Serentak 2018.

Menurut Tito, para calon kepala daerah sering menggelontorkan uang dalam jumlah besar agar bisa kampanye habis-habisan demi menarik hati rakyat. Ketika sudah terpilih, sebut Tito, para kepala daerah tersebut cenderung melakukan korupsi agar bisa mendapat uang lebih guna "balik modal" uang yang mereka keluarkan saat kampanye.