Erric Permana
29 Agustus 2017•Update: 31 Agustus 2017
Erric Permana
JAKARTA
Presiden Joko Widodo meminta menterinya untuk tidak mengeluarkan kebijakan baru tahun 2018 mendatang lantaran merupakan tahun politik.
Ini disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan seluruh menterinya dalam rapat sidang kabinet paripurna yang membahas tentang pemerataan pembangunan nasional, Selasa.
"Tahun depan kita juga perlu mengingatkan kita sudah masuk ke tahun politik sehingga kebijakan apapun dapat secara signifikan memberikan pengaruh," ujar Presiden
Presiden Joko Widodo khawatir dengan adanya kebijakan baru tersebut dapat merugikan publik jika tidak didiskusikan terlebih dahulu.
"Saya harapkan menteri sekali lagi tidak membuat kebijakan-kebijakan baru yang kira-kira belum dikonsultasikan pada publik pada masyarakat , belum melalui kajian dan perhitungan-perhitungan yang mendalam," tambahnya.
Dia meminta agar kebijakan yang dikeluarkan menteri berpihak pada masyarakat dan dapat menguntungkan pemerintah.
"Jadi pertahankan program-program yang sudah berjalan dengan baik. Misalnya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, program keluarga harapan, efektivitas Penyaluran Dana Desa. Pastikan apa yang sudah diprogramkan ini betul-betul tepat sasaran dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Ini bukan pertama kalinya presiden bicara soal kebijakan dalam sidang kabinet paripurna. Beberapa kebijakan menteri yang dirilis ternyata telah menimbulkan kontroversi di masyarakat.
Kebijakan menteri yang menimbulkan kecaman di antaranya kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy tentang Full Day School, dan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang oleh nelayan.
Presiden juga menyampaikan tegurannya pada Juli lalu kepada Menteri ESDM Ignasius Jonan dan juga Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya terkait perizinan investasi yang dinilai memberatkan pengusaha.
