Nicky Aulia Widadio
13 Februari 2019•Update: 14 Februari 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
World Resources Institute (WRI) Indonesia mendesak agar implementasi pembangunan rendah karbon terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
Direktur WRI Indonesia Nirarta Samadhi mengatakan konsep pembangunan rendah karbon sejauh ini belum diterjemahkan ke dalam operasional pembangunan.
Menurut dia, pemerintah masih mengacu pada output pertumbuhan ekonomi berdasarkan perhitungan ekonomi makro.
Dia mencontohkan angka produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada 2010 sebesar Rp6.422 triliun.
Angka itu, kata Nirarta belum mempertimbangkan penipisan dan degradasi sumber daya alam sebesar Rp635 triliun, sehingga angka PDB semestinya dikoreksi menjadi Rp5.787 triliun.
“Kita belum memasukkan koreksi yang sifatnya keterbatasan lingkungan,” kata Nirarta di Jakarta, Rabu.
Peraturan Presiden tentang perencanaan pembangunan rendah karbon sampai saat ini juga belum terbit.
Padahal menurut Nirarta, Perpres itu bisa membantu pemerintah periode selanjutnya mengimpelementasikan pembangunan rendah karbon melalui RPJMN.
Apalagi, hasil pertemuan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) menyatakan suhu bumi terancam meningkat 1,5 derajat celcius pada 2030.
Pembangunan rendah karbon berlandaskan pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
Hasil dari KLHS melahirkan skenario kebijakan lintas sektor guna mencari pilihan-pilihan kebijakan yang dapat mencapai target pembangunan, mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, namun tetap menjamin pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan.
“Pembangunan kita harus diatur sedemikian rupa, supaya tidak banyak mengandalkan energi fosil, mengelola lahan dan hutan dalam tata kelola yang jauh lebih ketat,” lanjut dia.
Dia juga mengingatkan agar impelementasi pembangunan rendah karbon dilaksanakan terintegrasi antar-kementerian dan lembaga.
Selain itu, pemerintah juga mesti memastikan agar pemerintah-pemerintah daerah juga mengimplementasikan komitmen pusat tentang pembangunan rendah karbon.
“Kemendagri juga bisa jadi pemain kunci, mengawal pembangunan daerah dengan pendekatan pembangunan rendah karbon ini,” tutur dia.
