Nicky Aulia Widadio
28 Maret 2019•Update: 31 Maret 2019
Nicky Aulia Widadio
JAKARTA
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Rusia melalui pengesahan Undang-Undang terkait pada Kamis, 28 Maret 2019.
Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Almasyahri mengatakan pengesahan UU ini telah melalui serangkaian pembahasan dengan pihak pemerintah, pakar, dan akademisi.
UU ini menjadi payung hukum dari persetujuan kerja sama pertahanan yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua negara.
“Komisi 1 DPR RI berpandangan kerja sama di bidang pertahanan sebagai faktor penting meningkatkan hubungan baik antar-negara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara,” ujar Abdul Kharis dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan kerja sama ini merupakan respons atas berkembangnya ancaman multidimensional baik fisik maupun non-fisik seperti terorisme, radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata.
Pada 2003, Indonesia juga telah melakukan kerja sama teknik militer dengan Rusia.
“Dalam perkembangannya kerja sama teknik militer belum komprehensif sehingga perlu penambahan kerja sama yang lebih luas di bidang pertahanan,” ujar Ryamizard.
Pengesahan UU kerja sama pertahanan dengan Rusia ini berbarengan dengan penutupan masa sidang keempat.
DPR juga mengesahkan termasuk UU tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh dalam rapat paripurna tersebut.
Selain itu, DPR juga memperpanjang waktu pembahasan delapan RUU, antara lain RUU tentang Ekonomi Kreatif, RUU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, serta UU tentang Perubahan Atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan diwarnai oleh kursi kosong.
