Erric Permana
06 Desember 2019•Update: 09 Desember 2019
JAKARTA
Indonesia akan serius melakukan penindakan dan penegakkan hukum bagi para pelaku kebakaran hutan dan lahan (kahutla).
Penindakan dan penegakan hukum menjadi salah satu strategi dalam pencegahan di 2020 mendatang.
Hal itu disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD saat menggelar rapat koordinasi mengenai kebakaran hutan dan lahan di Jakarta Jumat.
Strategi lainnya adalah perlu adanya pemetaan bencana secara akurat dan inventarisasi perizinan, kebun, hutan industri, termasuk juga membangun sistem peringatan dini.
"Masyarakat harus terlibat aktif untuk melakukan pencegahan, penegakan hukum untuk membuat efek jera," kata Menteri Mahfud, sambil menambahkan perlu adanya sinergi hingga ke unit pemerintahan terkecil seperti desa dalam melakukan hal tersebut.
Pemerintah juga membahas penggunaan dana desa untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Untuk penyediaan alat sumur bor atau embung juga dalam dana bagi hasil, serta penyusunan peraturan daerah untuk menangani Karhutla,” kata dia.
Menurut Mahfud, berdasarkan data dan prediksi BMKG, kondisi iklim tahun 2020 akan netral hingga bulan Agustus.
"Jadi diperkirakan tidak akan terjadi cuaca ekstrem yang menyebabkan kebakaran hutan dan lahan," kata dia.
Butuh atensi khusus
Meskipun demikian, Menteri Mahfud menyebutkan beberapa provinsi butuh perhatian terkait karhutla.
Provinsi tersebut adalah Aceh, Riau dan kemungkinan Sumatera Barat.
Menurut Mahfud banyak terjadi kendala di lapangan terkait karhutla, misalnya karhutla yang terjadi di lahan gambut, akses yang sulit, keringnya air di kanal-kanal, kurangnya sarana, dan kontrol perizinan oleh Pusat.
Dia meminta Polri membentuk satgas khusus dengan partisipasi Pemda dan masyarakat lokal, yang bisa melakukan monitoring dalam mengurangi hotspot (titik panas) untuk mencegah potensi Karhutla.
