Indonesia tidak bisa cabut kewarganegaraan WNI yang terlibat Daesh

Nicky Aulia Widadio

JAKARTA

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pemerintah tidak bisa mencabut kewarganegaraan warga negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan kelompok Daesh di Irak dan Suriah.

“Memang dulu kan ada yang mengatakan mereka volunteer terorist itu paspornya dicabut, tetapi kita tidak memungkinkan karena Undang-Undang kita tidak mengenal stateless,” kata Yasonna di Jakarta, Senin.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, pencabutan kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang hanya memungkinkan warga yang bersangkutan mendapat status kewarganegaraan lain.

Menurut Yasonna, WNI yang bergabung dengan Daesh akan dipantau begitu kembali ke Indonesia.

Pemerintah juga akan mengecek latar belakang dan keterlibatan WNI yang bergabung dengan Daesh.

Selain itu, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Imigrasi dan kepolisian juga bekerja sama dengan negara-negara yang kerap menjadi persinggahan mereka.

Para WNI yang bergabung dengan Daesh juga berpotensi dijerat menggunakan UU tentang Tindak Pidana Terorisme.

“Jadi tindakan hukum saja, mereka keterlibatannya seperti apa dan apakah mereka membawa bibit-bibit yang dapat mengancam keamanan negara,” ujar dia.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian pada Mei 2018 lalu mengatakan ada 500 WNI yang berada di Suriah, termasuk Dita Oepriarto sekeluarga yang melakukan aksi bom bunuh diri di Surabaya, Jawa Timur.

Selain itu, 500 WNI lainnya masih berada di Suriah atau Irak dan 103 orang diduga tewas dalam pertempuran.

Pada Februari 2019, Inggris mencabut kewarganegaraan Shamima Begum, remaja yang kabur dari London untuk bergabung dengan Daesh.

Sebelumnya pada Agustus 2018, Australia mencabut kewarganegaraan lima orang yang bergabung dengan Daesh.

Malaysia juga pernah melakukan hal serupa terhadap 68 warga negaranya yang bergabung dengan Daesh pada 2016 lalu.